SUKABUMITIMES.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Danny Ramdhani merespon positif akan dilaksanakannya nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama (PKS) wakaf antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Sukabumi dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Sukabumi.
Hal tersebut diungkapkan Danny Ramdhani kepada sukabumitimes.com pada Jumat (6/2/2026).
“Dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan dan PKS ini berarti mengakhiri perjanjian kerja sama wakaf dengan Forum Pendidikan Pembinaan Doa Bangsa (YPPDB),” ungkap Aleg Danny Ramdhani.
Danny berharap kedepannya tata kelola wakaf uang di Kota Sukabumi bisa semakin baik, sekaligus mengakhiri polemik yang selama ini muncul di masyarakat.
“Alhamdulillah semoga kedepannya tata kelola wakaf uang di Kota Sukabumi semakin baik untuk mengakhiri polemik yang selama ini terjadi, tanpa konflik kepentingan, dengan sukarela dan semakin profesional,” harapnya.
Menurut Ketua DPD PKS Kota Sukabumi ini, apa yang dilakukan wali kota Sukabumi dengan melaksanakan nota kesepakatan dan PKS suatu langkah tepat guna menjawab apa yang sudah direkomendasikan Panja DPRD Kota Sukabumi.
“Ini sebagai jawaban dari Pemda terhadap rekomendasi Panja Wakaf DPRD yang sudah sampaikan beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Lanjut Danny, dengan adanya MoU ini diharapkan mampu mengakhiri polemik terkait masalah wakaf uang yang diindikasikan penuh dengan sarat kepentingan.
“Adanya MoU baru dengan BWI Perwakilan Kota Sukabumi ini sebagai ending dari persoalan satu tahun persoalan wakaf uang yang kental konflik kepentingan serta skema yang tidak sukarela,” pungkasnya.
Perlu diketahui, bahwa pemerintah daerah Kota Sukabumi akan melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kemenag dan BWI Perwakilan Kota Sukabumi serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda Kota Sukabumi dengan BWI Perwakilan Kota Sukabumi yang akan berlangsung di Ruang Utama Balai Kota pada Jumat 6 Februari 2026. (sya)
