SUKABUMITIMES.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk memperjuangkan aspirasi para ketua RT dan RW, terutama terkait keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang dinilai menjadi kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wawan Juanda saat menerima audiensi terbuka Forum Komunikasi RT/RW yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Sukabumi, Rabu (20/5/2026),
Kegiatan hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).
Sekitar 314 peserta yang terdiri dari ketua RT dan RW se-Kota Sukabumi hadir dalam audiensi tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada legislatif.
“Ya kami tentunya mengapresiasi kedatangan ketua RT dan ketua RW yang dalam forum ini sudah menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan berjalan dengan lancar,” ujar Wawan Juanda.
Ia menjelaskan, terdapat empat poin utama tuntutan yang disampaikan para ketua RT dan RW kepada DPRD Kota Sukabumi.
“Ada empat tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman RT/RW se-Kota Sukabumi. Satu, tentang P2RW yang selama ini memang menjadi sebuah program yang sudah jadi andalan di masyarakat. Yang kedua dana insentif RT/RW. Yang ketiga dana kelurahan jangan sampai dikelola oleh pihak ketiga, tapi ingin diswakelola. Dan yang keempat tentang dana abadi yang selama ini jadi kampanye Pak Wali Kota, ingin bisa diimplementasikan kapan,” jelasnya.
Wawan menegaskan, DPRD Kota Sukabumi telah bersepakat untuk memastikan program P2RW tetap berjalan pada tahun anggaran 2026.
“Kami tadi sudah sepakat dan berkomitmen bahwa P2RW tidak akan hilang, terus berlanjut. Memang ini adalah sebuah teknis, ada kendala teknis,” katanya.
Menurutnya, program tersebut sebenarnya sudah masuk dalam pembahasan anggaran daerah dan telah ditandatangani dalam pembahasan Banggar DPRD.
“Di RKPD juga kita sepakati, dan di paripurna anggaran, ex-officio saya sebagai Ketua Banggar sudah tanda tangan juga, itu P2RW sudah masuk. Tidak boleh tidak masuk di tahun 2026. Apakah di murni atau di perubahan, itu masalah teknis. Kita perjuangkan di murni,” tegas Wawan.
Ia juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait kabar penghapusan dana P2RW.
“Kenapa isu ini jadi ramai akan dihilangkan? Sebenarnya tidak dihilangkan, dana P2RW kan sudah ada. Cuma mungkin ada isu karena TKD yang berkurang sehingga tidak masuk dalam SIPD,” ungkapnya.
Wawan memastikan DPRD masih memiliki sejumlah opsi anggaran agar program tersebut tetap dapat direalisasikan.
“Kalau misal pahitnya enggak ada, kami masih punya kesempatan kok di perubahan. Dan kami DPRD memahami bisa disalurkan ke P2RW dari pos-pos tertentu. Ada dana salur yang belum tersalurkan, biasanya 25 sampai 50 miliar itu bisa masuk. Karena P2RW cuma 9 miliar,”katanya.
Terkait program dana abadi yang sebelumnya menjadi salah satu janji politik kepala daerah, Wawan menyebut implementasinya masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat.
“Dana abadi ini ada regulasi, kan dana abadi itu tidak bisa di hibah. Didalam RPJMD sudah ada memang, tapi secara breakdown-nya per tahun di RKPD harus ada,”ujarnya.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Sukabumi kini tengah mencari nomenklatur baru agar program tersebut tetap bisa dijalankan tanpa melanggar aturan.
“Wali Kota cari jalan, cari nomenklatur yang lain agar ini yang 10 juta per tahun buat insentif ini harus diimplementasikan. Buat namanya nomenklaturnya bukan dana abadi, karena itu tidak bisa secara regulasi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, para peserta juga sempat mempertanyakan integritas DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menanggapi hal itu, Wawan menegaskan seluruh unsur DPRD siap berkomitmen.
“Makanya tanda tangan kami semua yang hadir di sini dari Banggar, dan fraksi. Karena pakta integritas itu adalah bahwa kita sungguh-sungguh, tidak kongkalikong, dalam arti ini memperjuangkan masyarakat khususnya RT/RW yang hadir hari ini,” katanya.
Bahkan, Wawan mengaku siap mengambil sikap tegas apabila P2RW tidak masuk dalam APBD Perubahan 2026.
“Saya tadi sudah pasang badan. Saya yang tidak akan tanda tangan APBD perubahan kalau memang nanti di perubahan akhirnya tidak ada. Saya jamin InsyaAllah,” pungkasnya. (sya)
