SUKABUMITIMES.com – Sektor pendidikan tinggi di Korea Selatan (Korsel) kini berada di ambang krisis besar. Penyusutan jumlah mahasiswa akibat anjloknya angka kelahiran diperkirakan akan memaksa puluhan universitas menghentikan operasinya dalam beberapa tahun ke depan.
Dampak paling parah diprediksi akan menghantam kampus-kampus yang berlokasi di luar wilayah metropolitan Seoul.
Data terbaru dari Kementerian Pendidikan Korea Selatan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun ajaran baru yang dimulai Maret mendatang, diperkirakan hanya ada sekitar 298.178 siswa kelas satu yang mendaftar.
Angka ini menandai tonggak sejarah kelam bagi pendidikan Korsel, yaitu turun 44% dibandingkan tahun 2022.
Pertama kalinya angka pendaftaran jatuh di bawah angka 300.000 sejak pencatatan dilakukan.
Jauh di bawah kebutuhan minimal, Korsel memerlukan setidaknya setengah juta mahasiswa baru setiap tahun untuk menjaga keberlangsungan universitas (program dua dan empat tahun) di seluruh negeri.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Universitas Korea terhadap universitas empat tahun, lebih dari 60% responden memperkirakan bahwa lebih dari 30 universitas dapat tutup dalam sepuluh tahun ke depan jika tren penurunan ini terus berlanjut. Ketimpangan wilayah menjadi katalis utama.
Dengan hampir setengah dari total 52 juta penduduk Korsel terkonsentrasi di Seoul dan sekitarnya, universitas regional kehilangan daya tarik dan calon mahasiswa.
“Universitas di wilayah ibu kota memiliki kapasitas sekitar 180.000 mahasiswa, sementara jumlah kelahiran nasional saat ini hanya sekitar 250.000,” ujar Lee Sang-lim, ahli demografi dari Population Policy Research Center Universitas Nasional Seoul.
“Jika 70% dari mereka lanjut kuliah dan semuanya memilih Seoul, maka universitas regional akan lenyap begitu saja.”
Pemerintah Korea Selatan sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya seperti restrukturisasi pendidikan, penggabungan universitas (merger), hingga dukungan finansial bagi kampus krisis telah digulirkan.
Namun, para ahli menilai langkah-langkah tersebut hanya bersifat paliatif.
Jung Jisun, profesor madya di Universitas Hong Kong, menulis dalam jurnal Higher Education bahwa meskipun beragam kebijakan telah diterapkan, masalah mendasar yang disebabkan oleh penyusutan populasi tetap tidak terpecahkan.
Selain kekurangan mahasiswa, universitas juga menghadapi kendala keuangan akibat regulasi baru. Revisi Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun lalu membatasi kenaikan biaya kuliah maksimal hanya 1,2 kali rata-rata inflasi tiga tahun.
Kebijakan ini membuat universitas sulit meningkatkan pendapatan untuk menutupi biaya operasional di saat jumlah “pelanggan” mereka terus berkurang drastis.
Krisis di dunia pendidikan ini adalah cermin dari masalah demografi nasional yang lebih besar. Korea Selatan memegang predikat sebagai salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia.
Beberapa fakta terkait krisis ini antara lain, kegagalan anggaran: sejak 2006, pemerintah telah menggelontorkan lebih dari US$200 miliar (sekitar Rp3.340 triliun) untuk kebijakan pro-natal, namun hasilnya nihil.
Penyebab Utamanya tidak lain adalah tingginya biaya hidup, diskriminasi gender di tempat kerja, serta pergeseran pandangan generasi muda terhadap pernikahan dan anak.
Angka Kesuburan, meski ada sedikit kenaikan ke angka 0,80 pada tahun lalu (dari 0,72 pada 2023), angka ini masih jauh di bawah tingkat penggantian populasi sebesar 2,1 yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas penduduk.
Tanpa adanya perubahan struktural yang signifikan dan cepat, para ahli memperingatkan bahwa “hantu” penutupan kampus akan terus menghantui masa depan intelektual Korea Selatan. (*/sya)
