SUKABUMITIMES.COM – Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan Prabowo – Gibran memakan anggaran yang luar biasa besar.
Total alokasi anggaran tersebut sepanjang 2026 tercatat Rp335 triliun. Angkanya naik lebih dari lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya Rp51,5 triliun.
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tercantum, sebanyak Rp255,5 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional atau pembelian makanan bergizi. Artinya, biaya yang akan digunakan untuk membeli makanan hanya 76% dari total anggaran yang dialokasikan untuk Program MBG.
Sebagaimana dikutip dari Bloomberg Technoz oleh redaksi sukabumitimes.com bahwa Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan rincian alokasi anggaran Program MBG pada tahun ini. Dari total Rp335 triliun, sebanyak Rp268 triliun di antaranya dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga utama pelaksana program tersebut.
Dalam UU APBN 2026 memang dirinci terbuka bahwa anggaran BGN terdiri dari: Sebanyak Rp255,5 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional atau pembelian makanan bergizi. Sementara itu, Rp12,41 triliun untuk program dukungan manajemen.
Sementara itu, sisanya sebanyak Rp67 triliun disiapkan dalam pembiayaan belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai cadangan kebutuhan program ke depan. Namun, dalam UU, tak ada rincian dan penjelasan terkait pembiayaan belanja non-K/L yang dimaksud hingga perlu menghabiskan alokasi jumbo tersebut.
“Pemerintah mengalokasikan Rp335 T untuk melaksanakan program MBG di 2026. Sebesar Rp268 T dialokasikan melalui belanja K/L pada BGN, dan sebesar Rp67 T dialokasikan dalam pembiayaan/belanja non K/L sebagai antisipatif kebutuhan program MBG,” ujarnya.
Pada tahun lalu, BGN hanya mampu menyalurkan alokasi anggaran sebesar Rp51,5 triliun atau hanya 72,5% dari total pagu yang dialokasikan mencapai Rp71 triliun.
Di saat yang sama, jumlah target penerima pada 2026 hanya bertambah 32% menjadi 82,9 juta orang dibanding peserta yang telah menikmati MBG pada tahun lalu, yakni sebanyak 56,13 juta penerima manfaat.
Jadi Sebab Defisit APBN Melebar
Grup lembaga perbankan dan jasa keuangan HSBC Global Investment Research mengungkapkan bahwa program tersebut menjadi salah satu sebab melebarnya defisit anggaran negara sepanjang 2025.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 tercatat mencapai 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau melewati target yang dipatok pemerintah sebesar 2,78%.
Chief India Economist and Macro Strategist Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari mengatakan pertumbuhan ekonomi pada awal 2025 tercatat masih cukup lemah, dan berakibat pada minimnya realisasi pendapatan negara. Di sisi lain, Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memompa belanja negara.
“Menurut pandangan saya, kenaikan tajam defisit fiskal pada 2025 terutama disebabkan oleh pertumbuhan PDB nominal yang lemah, sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang rendah,” ujar Pranjul dalam konferensi pers HSBC Outlook 2026 secara daring.
“Pada saat yang sama, pemerintah meluncurkan berbagai program kesejahteraan sosial baru, seperti program makanan gratis. Kombinasi pendapatan yang lemah dan belanja yang tinggi inilah yang mendorong defisit fiskal meningkat,” sambungnya menegaskan. (sya)
