SUKABUMITIMES.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Inggu Sudeni melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai mulai melenceng dari standar operasional yang ditetapkan.
Kekecewaan ini memuncak setelah munculnya berbagai laporan mengenai kualitas makanan yang jauh dari kata layak, terutama di tengah pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan 1447 H tahun ini.
Kritik ini disampaikan Anggota DPRD dari Fraksi PKS melalui unggahan di media sosialnya pada Selasa (24/2/2026).
Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Inggu Sudeni tidak dapat menyembunyikan rasa gusarnya. Ia menyoroti adanya dugaan pemotongan atau pengurangan kualitas yang dilakukan oleh oknum di tingkat distribusi.
“Serba-serbi menu MBG di bulan Ramadan. SPPG itu sudah dapat bagian 2000/porsi. Cik atuh (tolonglah), hak anak-anak mah jangan diambil juga,” tulis Inggu dalam unggahan tersebut.
Keresahan politisi PKS ini bukan tanpa alasan. Ia mengaku telah mengantongi bukti-bukti kuat berupa puluhan foto dan video yang dikirimkan oleh masyarakat, orang tua siswa, hingga pihak sekolah yang merasa kecewa dengan menu yang diterima anak-anak mereka.
Salah satu bukti yang dipaparkan Inggu adalah kondisi fisik paket makanan yang dibagikan di sekolah anaknya sendiri pada hari Selasa. Dalam foto yang dibagikan, terlihat plastik pembungkus makanan dalam kondisi yang tidak higienis.
“Kondisi plastik pembungkusnya terlihat lengket. Diduga akibat gula dari donat atau susu yang tumpah di dalam kemasan. Ini masalah profesionalisme dan kebersihan yang sangat dasar,” ungkapnya.
Menurut Inggu, penurunan kualitas ini seolah menjadi tren yang merata di wilayah Kota maupun Kabupaten Sukabumi selama bulan puasa.
Ia menegaskan bahwa SPPG memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga standar gizi anak-anak, bukan malah mencari keuntungan tambahan dari jatah yang sudah sangat terbatas.“SPPG jangan seenaknya mengambil jatah anak penerima MBG. Apalagi di bulan Ramadan ini. Mereka adalah penerima manfaat yang harus dilindungi hak gizinya,” tegas Inggu.
Persoalan ini dinilai Inggu tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekadar teguran lisan. Ia mendorong Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk bergerak cepat melakukan investigasi lapangan dan memberikan sanksi bagi SPPG yang terbukti “nakal”.
“Saya mendorong Satgas MBG jangan diam saja. Tindak tegas SPPG yang nakal. Harus ada evaluasi menyeluruh agar program ini tidak sekadar menjadi proyek, tapi benar-benar dirasakan manfaat gizinya oleh siswa,” ujarnya.
Dirinya menilai bahwa keberadaan oknum yang tidak profesional telah mencederai tujuan mulia dari program nasional ini. Kurangnya pengawasan ketat terhadap standar gizi dan kebersihan kemasan dianggap menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk bermain.
Ketua Bapemperda Kota Sukabumi ini berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap seluruh SPPG di wilayah Sukabumi.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran per porsi sangat krusial agar publik tahu ke mana setiap rupiah dialokasikan. Program MBG bagus kembali ke khitahnya, yakni memberikan asupan gizi terbaik bagi generasi penerus bangsa, tanpa adanya potongan atau penurunan kualitas yang merugikan anak-anak sekolah,” pungkasnya. (sya)
