SUKABUMITIMES.com – Pasca banjir yang kembali merendam sejumlah titik di wilayah Palabuhanratu mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa sejumlah sungai yang diduga menjadi penyebab luapan air saat hujan deras berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi sehingga penanganannya memerlukan dukungan dan tindakan langsung dari tingkat provinsi.
Saat meninjau lokasi terdampak bencana, mulai dari kawasan Puskesmas Palabuhanratu hingga permukiman warga yang terdampak genangan, Asep Japar mengungkapkan bahwa kondisi sedimentasi dan pendangkalan sungai menjadi salah satu faktor yang memperparah risiko banjir di kawasan perkotaan Palabuhanratu.
“Pemerintah daerah terus memantau wilayah yang terdampak bencana, termasuk kawasan Puskesmas Palabuhanratu dan lingkungan permukiman warga,” ungkap Bupati Asep Japar saat meninjau lokasi banjir di Puskesmas Palabuhanratu. Senin (25/5/2026).
“Namun untuk sungai yang menjadi kewenangan provinsi, kami tidak bisa melakukan pengerukan secara langsung karena bukan ranah kewenangan pemerintah kabupaten,” sambung Bupati Asep Japar.
Menurutnya, beberapa aliran sungai yang melintasi kawasan perkotaan Palabuhanratu, termasuk Sungai Ciranca yang berlokasi di Cangehgar dan Babakan Gumelar, memerlukan penanganan serius agar kapasitas aliran air kembali optimal. Ia menilai normalisasi sungai melalui pengerukan sedimen menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi banjir yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi.
Asep mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah melakukan sejumlah pekerjaan perbaikan dan pengerukan di beberapa titik sungai di Palabuhanratu. Namun, ia berharap upaya tersebut dapat diperluas dan diprioritaskan pada area-area perkotaan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
“Memang sebelumnya sudah ada perbaikan dan pengerukan dari pihak provinsi di beberapa bagian sungai. Namun kami berharap kawasan perkotaan Palabuhanratu bisa menjadi prioritas berikutnya karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Asep Japar memastikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna menyampaikan kondisi terkini di lapangan sekaligus mendorong percepatan program normalisasi sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
Selain pengerukan, Asep juga berharap pembangunan dan penguatan Tanggul Penahan Tanah (TPT) dapat menjadi bagian dari penanganan jangka panjang. Keberadaan tanggul dinilai penting untuk menahan erosi tebing sungai sekaligus mengurangi risiko luapan air ke kawasan permukiman.
“Harapan kami ke depan, sungai dan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dapat segera direalisasikan pengerukannya. Selain itu, perlu juga penambahan TPT agar perlindungan terhadap lingkungan permukiman warga semakin kuat,” tegasnya.
“Dengan langkah koordinasi, kami Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap penanganan sungai di wilayah Palabuhanratu dapat dilakukan secara lebih komprehensif sehingga ancaman banjir yang selama ini menghantui masyarakat dapat diminimalkan,” paparnya. (stm)
