SUKABUMITIMES.COM – Pejabat (Pj.) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji memimpin langsung rapat pimpinan (rapim) SKPD Kota Sukabumi dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Dida Sembada, serta para kepala SKPD yang bertempat di Oproom Setda Kota Sukabumi, Senin, (13/5/2024)..
Adapun agenda rapim tersebut membahas yang berkaitan dengan sinkronisasi program pusat dan daerah.
Dalam rapim tersebut, Pj. Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengharapkan dapat menghasilkan sinkronisasi yang baik dalam hal program yang akan dilaksanakan antara pusat dan daerah.
“Sehingga kedepannya, pembangunan yang dicanangkan dapat berjalan dengan efektif dan efesien, serta yang paling penting bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.
Dirinya juga menyambut baik apa yang menjadi arahan Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian. Ia berharap mekanisme program dapat diselaraskan dan Kota Sukabumi mampu mengakomodir program pusat dan daerah.
“Fokus utama dalam skala prioritas untuk pembangunan daerah itu harus mengedepankan yang berorientasi pada hasil yang berbasis pada kinerja,” tambahnya.
Kusmana Hartadji juga mendorong agar Musrenbang ke depan fokus pada penyusunan perencanaan yang matang, dan tidak sekadar formalitas.
Ia juga berharap agar dilakukan kajian dalam upaya pemisahan dinas pendapatan dan keuangan daerah agar lebih fokus, serta peningkatan kajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk peningkatan PAD.
Sementara itu, sebelumnya para peserta rapat menyimak dengan saksama ulasan Presiden Joko Widodo tentang sinkronisasi penyusunan program pusat dan daerah yang disampaikan dalam Musrenbangnas beberapa pekan lalu.
Presiden Jokowi menekankan beberapa poin penting, antara lain pertama, pentingnya sentra kerajinan di wilayah. Dimana daerah harus mengembangkan sentra kerajinan wilayah dan membuat laporan ke pusat jika tidak mampu.
Kedua, prioritas untuk peningkatan ekonomi. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 15 triliun untuk peningkatan ekonomi. Ketiga, pembangunan waduk. Pembangunan waduk tidak hanya untuk irigasi, tetapi juga untuk pasokan air ke rumah tangga. Daerah harus mendukung program ini.
Keempat, kebijakan yang selaras. Kebijakan harus inline dan selaras, berorientasi pada hasil, dan fokus pada return ekonomi. Kelima, penggunaan anggaran yang tepat. Anggaran jangan diecer, program harus tepat sasaran dan strategis, dan manfaatnya harus terlihat.
Keenam, Program stunting. Pastikan anggaran untuk stunting digunakan dengan tepat dan tidak disalahgunakan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menyampaikan amanat dalam Rakor ini. Ia menekankan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sinkron dengan program pusat. Tito mengingatkan para kepala daerah, termasuk para Penjabat Kepala Daerah, untuk tidak berleha-leha dan bertanggung jawab dalam menyusun RPJMD.
Tito juga menekankan pentingnya ketersediaan anggaran dalam keberhasilan program. Ia menjelaskan bahwa daerah terbagi menjadi 3 kluster: lemah fiskal, menengah, dan kuat. Daerah yang kuat secara fiskal ditentukan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi dan transfer ke daerah kecil.
Tito menekankan bahwa konsep penyusunan anggaran bukan sekadar menghabiskan APBD, tetapi harus difokuskan untuk mendukung peningkatan PAD. Ia juga mengingatkan agar tidak ada kebocoran anggaran dan mendorong pemanfaatan peran swasta dalam pembangunan daerah. (sya)
Sumber: DOKPIM KOTA SUKABUMI
