SUKABUMITIMES.com – Belum usai teror terhadap aparatur desa dan kelompok penambang dengan konten tuduhan palsu yang berujung permintaan uang tebusan, sindikat pembuat konten fitnah di Kabupaten Sukabumi kini kembali muncul.
Kali ini, Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi ikut menjadi target serangan di ruang digital. Melalui akun anonim dengan nama berbeda muncul di platform TikTok, sejumlah narasi bernada tudingan dilontarkan untuk menggiring opini negatif terhadap pimpinan Korps Bhayangkara di Sukabumi tersebut.
Mulai dari persoalan pendampingan Ketua Bhayangkari Cabang Sukabumi hingga bantuan sosial bagi masyarakat pesisir, semuanya dikemas menjadi konten yang dinilai tidak sesuai fakta.
Menghadapi serangan tersebut, Benny tidak memilih menghindar. Perwira menengah Polri yang baru sekitar tiga bulan menggantikan AKBP Samian itu justru secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan hingga audit apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Sebagai bentuk integritas dan pertanggungjawaban saya, saya siap diperiksa secara transparan dan terbuka. Secara transparan dan teliti, dan siap diaudit. Saya siap bertanggung jawab apabila ada penyalahgunaan kewenangan di internal maupun eksternal,” tegas Benny, Selasa (3/11/2026).
AKBP Benny memastikan informasi yang beredar melalui akun anonim tersebut tidak benar. Ia menyebut narasi yang dibangun merupakan bentuk disinformasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Pihaknya bahkan telah melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan dan tengah menempuh langkah hukum.
“Terkait informasi tersebut kami sudah melaporkan kepada pimpinan, dan kami pastikan informasi itu tidak benar,” jelasnya.
“Langkah upaya yang kami lakukan, kami akan melaporkan terkait adanya pemberitaan hoaks yang tidak sesuai fakta ini demi menjaga institusi Polri dan program Bapak Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat,” imbuhnya.
Tak sekadar membantah, AKBP Benny juga membuka dokumentasi kegiatan secara utuh kepada awak media untuk meluruskan tudingan yang beredar. Salah satu konten yang dipersoalkan adalah unggahan foto Ketua Bhayangkari Cabang Sukabumi bersama seorang Polisi Wanita (Polwan). Potongan gambar tersebut dinarasikan seolah-olah menunjukkan adanya ajudan pribadi yang bertugas membawakan tas.
Namun, menurut AKBP Benny, konteks sebenarnya jauh berbeda. Kegiatan tersebut merupakan kunjungan sosial untuk menjenguk salah satu anggota Polwan Polres Sukabumi yang sedang sakit.
“Secara fakta, kegiatan tersebut murni kegiatan sosial kekeluargaan. Ada salah satu anggota Polwan Polres Sukabumi kondisinya sedang sakit, maka atas inisiatif Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Sukabumi mengajak beberapa Polwan untuk menjenguk. Posisi yang digambarkan seakan-akan Ibu memiliki ajudan, itu tidak benar. Bahkan ada foto yang menggambarkan seakan-akan membawa tas,” papar Benny.
Ia menjelaskan, anggota yang terlihat mendampingi Ketua Bhayangkari merupakan personel Polwan Satnarkoba yang datang bersama rekan-rekannya untuk mengantarkan paket tali asih kepada anggota yang tengah terbaring sakit.
AKBP Benny juga membantah tudingan adanya penyelewengan anggaran dinas di balik kegiatan pembagian paket sembako kepada kaum dhuafa dan nelayan.
Menurutnya, bantuan tersebut berasal dari dana swadaya pribadi serta tabungan keluarga yang sengaja disisihkan untuk kegiatan sedekah dan kepedulian sosial kepada masyarakat.
“Bantuan sosial yang kami lakukan murni dari dana swadaya pribadi dan tabungan keluarga kami yang disisihkan sebagai sedekah untuk masyarakat,” ucapnya.
“Kalaupun ada pemberitaan yang menyatakan anggaran tersebut hasil korupsi atau pemotongan anggaran Polres, saya pastikan itu tidak benar dan saya siap untuk diperiksa. Komitmen kami tetap tegak lurus, polisi hadir untuk masyarakat,” sambungnya.
Serangan terhadap Kapolres Sukabumi ini menjadi perhatian karena muncul di tengah mencuatnya dugaan praktik pemerasan bermodus konten fitnah di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
Sebelumnya, diberitakan, Paguyuban Kepala Desa (Kades) Pajampangan bersama perwakilan masyarakat penambang mendatangi Mapolres Sukabumi untuk melaporkan dugaan praktik pemerasan yang diduga dilakukan melalui akun anonim.
Modusnya terbilang meresahkan. Pelaku diduga memproduksi dan mengunggah konten berisi tuduhan yang belum terverifikasi. Setelah video menyebar, korban kemudian diteror melalui nomor tertentu dan diminta menyerahkan sejumlah uang agar konten tersebut dihapus.
Bahkan, dalam praktiknya, pelaku disebut mencantumkan nomor rekening perbankan sebagai tujuan transfer uang tebusan.
Kini, setelah aparatur desa dan kelompok penambang menjadi sasaran, munculnya konten yang mendiskreditkan Kapolres Sukabumi menambah panjang daftar persoalan dugaan penyalahgunaan ruang digital tersebut.
Pola serangan yang memiliki kemiripan ini perlu diusut secara menyeluruh agar ruang digital tidak berubah menjadi alat untuk membangun fitnah, merusak reputasi, sekaligus menekan pihak-pihak yang menjadi target.
Aparat penegak hukum pun dituntut mengungkap siapa aktor di balik akun-akun anonim tersebut, termasuk menelusuri dugaan aliran uang dan motif di balik penyebaran konten yang meresahkan masyarakat. (stm)
