SUKABUMITIMES.com – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Sukabumi, Yosep Pujianto, menegaskan pihaknya akan membuka posko pengaduan persoalan desil di seluruh kelurahan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data kesejahteraan.
Penegasan ini disampaikan Yosep ketika diwawancarai sukabumitimes.com setelah kegiatan pramusran di Jalan Sarasa Kota Sukabumi pada Sabtu (31/10/2026).
“Sebagai bentuk kontribusi, kita ingin hadir membantu masyarakat. InsyaAllah di bulan November ini kita akan mulai instruksikan kepada setiap kelurahan untuk membuka posko pengaduan terkait desil,” tegas Yosep.
Ia menjelaskan, rencana pembukaan posko tersebut merupakan hasil rumusan dan usulan dari jajaran kepengurusan ranting dalam agenda Musyawarah Ranting (Musran) yang berlangsung hingga Desember 2026.
“Kemarin sudah kita rumuskan. Ada usulan dari kepengurusan tingkat ranting agar kita membuka posko di setiap kelurahan,” ungkapnya.
Menurut Yosep, posko tersebut nantinya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun pengaduan apabila menemukan ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Artinya, kita menerima dulu usulan dan pengaduan masyarakat. Seperti apa persoalannya, bagaimana kondisinya, nanti kita kumpulkan agar kita punya dasar untuk datang ke pemerintah dan menyampaikan, ini loh situasi serta kondisi masyarakat yang sebenarnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pengaduan yang masuk akan menjadi bahan bagi PKB untuk mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap data masyarakat. Dengan begitu, persoalan yang ditemukan di lapangan dapat disampaikan berdasarkan laporan dan kondisi faktual warga.
Yosep mengatakan, meskipun pemerintah telah menjalankan program Gebrak Desil atau rehabilitasi data, PKB tetap ingin mengambil peran dalam membantu masyarakat yang menghadapi persoalan tersebut.
“Walaupun hari ini sudah ada Gebrak Desil atau rehabilitasi data, PKB juga ingin memberikan kontribusi. Apa yang bisa dilakukan partai untuk membantu masyarakat terkait persoalan desil, salah satunya dengan membuka posko pengaduan,” katanya.
Menurutnya, keberadaan posko di setiap kelurahan diharapkan dapat memudahkan masyarakat menyampaikan persoalan sekaligus menjadi jembatan komunikasi untuk mendorong penyelesaian oleh pemerintah.
“Ya, betul. Kita siap membuka posko pengaduan di setiap kelurahan. Harapannya, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai bisa menyampaikan pengaduannya, sehingga persoalan ini bisa kita dorong untuk mendapatkan perhatian dan penyelesaian dari pemerintah,” pungkasnya. (sya)
