SUKABUMITIMES.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melempar wacana baru terkait sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.
Ia mengusulkan penerapan sistem pilkada asimetris, yang dinilai lebih realistis dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi antar daerah.
Wacana tersebut disampaikan Tito dalam acara pengukuhan pengurus Perpukadesi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Dalam pernyataannya, Tito menegaskan bahwa pendekatan seragam dalam pelaksanaan pilkada tidak lagi relevan untuk seluruh wilayah Indonesia.
“Tidak semua daerah harus menggunakan sistem yang sama. Kita perlu melihat kapasitas masing-masing daerah,”kata Tito
Mendagri menyatakan bahwa gagasan ini muncul dari hasil kajian yang menunjukkan adanya ketimpangan kesiapan masyarakat dalam menghadapi proses demokrasi.
Faktanya, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi literasi politik, kemampuan fiskal, maupun potensi konflik sosial.
“Terdapat kajian yang mendorong sistem asimetris. Ada daerah yang bisa melalui DPRD, ada yang tetap langsung, dengan melihat tiga variabel,”ujar Tito.
Tiga variabel yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kapasitas fiskal daerah, serta potensi konflik sosial.
Tito menilai ketiga indikator tersebut dapat menjadi dasar objektif dalam menentukan metode pemilihan kepala daerah yang paling sesuai.
Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah dampak negatif dari pelaksanaan pilkada langsung yang selama ini berlangsung. Di antaranya adalah tingginya biaya politik serta potensi gesekan sosial di tengah masyarakat.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa biaya politik sangat tinggi, dan di beberapa daerah juga memicu konflik. Ini harus kita evaluasi,” tegasnya.
Namun demikian, Tito memastikan bahwa wacana ini tidak serta-merta menghapus pilkada langsung. Ia menegaskan bahwa daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi serta kondisi fiskal yang kuat tetap dapat melaksanakan pemilihan secara langsung.
“Untuk daerah dengan IPM tinggi dan kapasitas fiskal kuat, silakan tetap menggunakan sistem langsung. Tidak ada masalah,”kata mantan Kapolri tersebut.
Dirinya menambahkan bahwa usulan ini masih dalam tahap wacana dan kajian lebih lanjut. Pemerintah, kata dia, akan membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan final.
“Kita ingin sistem yang lebih adaptif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ini bukan mundur dari demokrasi, tapi justru memperkuat kualitasnya,” pungkas Tito.(sya)
