SUKABUMITIMES.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan pemerintah yang mengarah pada pengalihan status PPPK menjadi CPNS, termasuk di lingkungan Kementerian Kesehatan.
“Perlu saya tegaskan, tidak ada rencana pemerintah untuk melakukan peralihan PPPK menjadi CPNS di Kementerian Kesehatan,” ujar Zudan, dikutip dari pernyataan resminya, Sabtu (18/4/2026).
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang telanjur menyebar luas, terutama di kalangan tenaga kesehatan, setelah munculnya surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memicu berbagai spekulasi.
Menurut Zudan, pihaknya tidak tinggal diam. Ia mengungkapkan bahwa BKN telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan guna memastikan duduk perkara sebenarnya dari dokumen yang beredar tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan, dan tidak ditemukan adanya instruksi maupun proses pendataan terkait pengalihan PPPK menjadi CPNS,” tegasnya.
Lebih jauh, Zudan menjelaskan bahwa dalam sistem kepegawaian yang dikelola oleh BKN, tidak terdapat agenda, tahapan, maupun skema yang mengarah pada perubahan status PPPK menjadi CPNS secara otomatis.
“Dalam sistem kami juga tidak ada proses atau tahapan yang mengarah ke sana. Jadi informasi itu tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini,” tambahnya.
Zudan juga menekankan bahwa perubahan status dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa dilakukan secara instan atau melalui jalur pintas. Semua proses harus mengikuti mekanisme resmi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Perubahan status kepegawaian tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Harus melalui tahapan administratif yang jelas, mulai dari perencanaan kebutuhan, penetapan formasi, hingga seleksi yang terbuka dan kompetitif,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN harus dijaga, sehingga setiap pengangkatan CPNS tetap dilakukan secara transparan dan adil.
Polemik ini bermula dari beredarnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor: KP.01.01/D.I/2611/2026 tertanggal 2 April 2026. Surat tersebut ditujukan kepada 41 direktur utama rumah sakit dengan judul yang menyinggung peralihan status Non-ASN menjadi CPNS.
Judul tersebut kemudian memunculkan beragam penafsiran di kalangan pegawai, terutama PPPK dan tenaga honorer, yang berharap adanya peluang pengangkatan langsung menjadi CPNS.
Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, membenarkan bahwa surat tersebut merupakan dokumen resmi dari instansinya.
Namun, ia menegaskan bahwa isi surat tidak boleh dipahami sepotong-sepotong.
“Surat edaran tersebut memang resmi, tetapi substansinya harus dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait kebijakan yang berlaku,” ujar Aji.
Dengan klarifikasi dari BKN dan Kementerian Kesehatan, pemerintah berharap masyarakat, khususnya para ASN dan tenaga kesehatan, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Zudan kembali menegaskan bahwa hingga saat ini, satu-satunya jalur untuk menjadi CPNS tetap melalui proses seleksi resmi yang terbuka.
“Pengangkatan ASN, baik PPPK maupun CPNS, tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Tidak ada kebijakan peralihan langsung seperti yang beredar,” tandasnya. (sya)
