SUKABUMITIMES.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kepastian terkait kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang bulan suci Ramadan.
Meski teknis pelaksanaan masih dalam penggodokan, BGN menjamin para peserta didik akan tetap mendapatkan hak pemenuhan gizi mereka.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, dalam acara “Temu Kangen Awal Tahun 2026: Kilas Balik 1 Tahun MBG Soloraya” yang digelar di Kali Pepe Land, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (16/1/2026).
Dadang menjelaskan bahwa Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG akan tetap beroperasi. Terkait mekanisme pemberian makanan bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa, BGN tengah menyiapkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang lebih detail.
“Puasa tetap ya, (terkait teknis) ini bukan wilayah saya. Tapi bentuknya nanti apakah (menu) kering atau apa nanti kita lihat. Teknisnya diharapkan tetap ada pada saat mereka masuk,” ujar Dadang.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga menyinggung mengenai pengawasan terhadap unit-unit SPPG. BGN tidak segan untuk menutup sementara dapur yang ditemukan bermasalah dalam tata kelolanya.
Penutupan dilakukan untuk proses evaluasi total guna memastikan standar kualitas tetap terjaga.
Lebih lanjut, Dadang menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“Syarat utamanya adalah SLHS. Ini bukan hanya agar makanan higienis, tetapi juga memastikan dapur memiliki sistem pembuangan limbah yang memenuhi standar lingkungan,” tegasnya.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 20.419 SPPG telah berdiri secara nasional. BGN berencana untuk terus memperluas jangkauan dapur umum ini karena dampak berganda (multiplier effect) yang dihasilkan bagi ekonomi lokal sangat signifikan.
Satu dapur SPPG rata-rata mampu menyerap tenaga kerja hingga 50 orang, terutama bagi masyarakat sekitar yang memiliki latar belakang pendidikan SD hingga SMA.
“Ini menyangkut hidup orang banyak. Dari sisi penerima manfaat, cakupannya kini tidak hanya balita hingga siswa SMA, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Bahkan, tenaga pendidik atau guru juga akan menjadi penerima manfaat dalam perluasan program ini ke depannya,” pungkas. (sya)
