SUKABUMITIMES.COM – Perekrutan sejuta guru yang digagas dan direalisasikan pemerintahan presiden Jokowi sebenarnya rencana besar yang membuka peluang para guru, khususnya honorer diangkat menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN), sehingga kepastian masa depannya mampu terpenuhi dengan baik.
Namun disisi lain, ternyata dalam realisasinya masih banyak kendala, baik yang bersifat teknis dan non teknis. Rencana pengangkatan tenaga honorer guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, ternyata juga membawa dilema, terutama yang bersalah dari swasta setelah menjadi PPPK mereka ditempatkan di sekolah negeri.
Ketua Umum PB PGRI, Unifa Rosyidi sebelumnya memberi apresiasi kepada pemerintah atas program pengangkatan satu juta guru menjadi PPPK guru non-PNS.
“Sebelumnya kami mengapreasiasi atas program pengangkatan satu juta guru menjadi PPPK guru, sehingga mereka mempunyai kepastian kerja yang baik,” ungkapnya kepada sukabumitimes.com saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Rektor UNLIP PGRI Sukabumi di Aula Kampus I di Jalan Pramuka II, No. 10 Kota Sukabumi, Sabtu, (8/6/2024).
Secara umum, kami menegaskan bahwa masalah PPPK adalah perjuangan PGRI tanpa mengesampingkan perjuangan yang lainnya. Kami juga mempunyai komitmen terkait permasalahan pengadaan para guru harus ada jalan keluarnya.
“Untuk Pemerintah Daerah (Pemda) juga supaya lebih responsif, karena ternyata banyak sekali kesulitan maupun komplain itu lebih cenderung di tingkat implementasi lapangannya,” tegasnya.
Unifa Rosyidi meyakini bahwa suatu pendidikan tidak akan mempunyai kualitas bagus, kalau tingkat kesejahteraan gurunya belum terjamin.
“Kalau kita membicarakan kualitas pendidikan, pengembangan dan kualitas guru harus disertai dengan kepastian masa depan guru. Kepastian masa depan guru diibaratkan dengan kejelasan masa kerja, misalnya dengan pengangkatan PPPK, training peningkatan kualitas guru, dan lain-lain,” tandasnya.
Fenomena yang sering menjadi keluhan adalah terutama sekolah-sekolah swasta banyak kehilangan guru, karena setelah dinyatakan lulus PPPK, mereka ditempatkan sekolah negeri.
“Sehingga banyak sekolah yang mengalami kevakuman tenaga pendidik. Pengangkatan guru, terutama yang lulusan PPPK dari swasta itu seharusnya dikembalikan ke swasta. Sehingga sekolah-sekolah swasta juga bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik,” beber Ketua Umum PB PGRI, Unifa Rosyidi.
Pihaknya pun mengaku sering berdiskusi terkait permasalahan PPPK, baik dengan presiden maupun dibawahnya terkait PPPK guru yang berasal dari sekolah swasta.
“Please dong, guru-guru PPPK yang lulusan dan berasal dari swasta kembalikan ke swasta. Ini juga untuk mendorong kualitas sekolah swasta dan menjamin eksistensinya, karena banyak juga anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri,” imbuhnya.
“Demikian juga, untuk melindungi para guru, yang dulunya PPPK berasal dari honorer sekolah negeri, jangan sampai posisinya tergantikan dari kawan-kawan yang datang tiba-tiba dari swasta,” pungkasnya. (sya)
