Oleh: Syarif Hidayat, S.M. (Pemerhati Sosial dan Reporter sukabumitimes.com)
Belakangan ini ruang publik kembali dipenuhi perdebatan mengenai gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pernyataannya yang menyarankan pihak-pihak yang tidak puas terhadap kondisi Indonesia untuk meninggalkan negeri ini dan menjadi warga negara lain, serta responsnya terhadap keluhan masyarakat mengenai mahalnya harga beras dengan kalimat “kalau beras mahal ya tanam padi sendiri”, memancing beragam reaksi. Ada yang menganggap ucapan tersebut sebagai bentuk ketegasan seorang pemimpin, tetapi tidak sedikit pula yang menilainya sebagai komunikasi yang kurang mencerminkan karakter seorang kepala negara. Terlepas dari perbedaan penafsiran tersebut, persoalan yang sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang benar atau salah, melainkan pada bagaimana seorang presiden menggunakan kata-kata sebagai instrumen kepemimpinan. Sebab, dalam negara demokrasi, ucapan seorang presiden tidak pernah berhenti sebagai opini pribadi, tetapi menjadi representasi sikap negara yang akan memengaruhi cara masyarakat memandang pemerintah.
Dalam sistem demokrasi modern, seorang presiden tidak hanya memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara yang berkewajiban menjaga persatuan seluruh elemen bangsa. Indonesia bukan negara yang dihuni oleh satu kelompok masyarakat dengan satu cara pandang. Lebih dari 280 juta penduduk Indonesia memiliki latar belakang budaya, agama, pendidikan, tingkat ekonomi, dan preferensi politik yang berbeda-beda. Perbedaan itu merupakan keniscayaan yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, seorang presiden dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang kritis terhadap pemerintah. Presiden memang boleh tidak setuju terhadap kritik yang disampaikan, tetapi cara merespons kritik tersebut tetap harus menunjukkan kebesaran jiwa seorang negarawan. Sebab semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas komunikasi publik.
Ilmu komunikasi politik menjelaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kebijakan yang dihasilkannya, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang bijaksana. Richard E. Neustadt dalam karya klasiknya Presidential Power menegaskan bahwa kekuatan presiden sejatinya bersumber pada kemampuan memengaruhi, meyakinkan, dan membangun konsensus, bukan semata-mata pada kewenangan yang diberikan konstitusi. Artinya, seorang presiden yang mampu menjelaskan persoalan secara jernih, menjawab kritik dengan argumentasi yang rasional, dan menunjukkan empati terhadap keresahan masyarakat akan memperoleh legitimasi yang jauh lebih kuat dibandingkan pemimpin yang memilih menggunakan retorika yang berpotensi menimbulkan jarak psikologis dengan rakyatnya. Dalam konteks ini, komunikasi bukan sekadar pelengkap kepemimpinan, melainkan bagian penting dari kepemimpinan itu sendiri.
Kritik terhadap pemerintah sesungguhnya merupakan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan demokrasi. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Jaminan konstitusional tersebut lahir dari kesadaran bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna dan tidak ada kebijakan yang selalu benar. Oleh karena itu, kritik bukanlah ancaman bagi negara, melainkan mekanisme koreksi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada jalur kepentingan rakyat. Ketika masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah atau menyampaikan keluhan mengenai kondisi ekonomi, hal itu tidak otomatis berarti mereka membenci negara. Sangat mungkin justru sebaliknya, kritik tersebut lahir karena adanya kepedulian agar pemerintah bekerja lebih baik dan lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hal itu juga berlaku dalam persoalan harga beras yang belakangan menjadi perhatian publik. Beras merupakan kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Indonesia sehingga setiap kenaikan harga akan langsung memengaruhi daya beli, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kompleksitas persoalan beras tidak sesederhana kemampuan seseorang untuk menanam padi. Harga beras dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari produksi pertanian, distribusi, biaya logistik, kondisi cuaca, perubahan iklim, stok cadangan pemerintah, hingga dinamika perdagangan global. Karena itu, ketika masyarakat mengeluhkan mahalnya harga beras, sesungguhnya mereka sedang mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Jawaban yang diharapkan tentu berupa penjelasan mengenai langkah-langkah pemerintah mengendalikan harga, memperkuat produksi nasional, atau memastikan distribusi berjalan lancar. Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang mampu memberikan rasa tenang sekaligus keyakinan bahwa negara hadir untuk menyelesaikan persoalan.
Demikian pula dengan pernyataan yang mempersilakan mereka yang tidak puas terhadap Indonesia untuk mencari negara lain. Walaupun mungkin dimaksudkan sebagai retorika untuk membangkitkan rasa nasionalisme, dalam perspektif komunikasi politik kalimat tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kritik dipandang sebagai bentuk ketidaksetiaan kepada negara. Padahal, demokrasi justru dibangun atas pengakuan bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Seorang warga negara tetap dapat mencintai bangsanya meskipun ia mengkritik pemerintah. Bahkan dalam banyak kasus, kritik lahir karena adanya harapan agar pemerintah memperbaiki keadaan. Karl Popper pernah mengingatkan bahwa ukuran utama demokrasi bukanlah siapa yang berkuasa, melainkan sejauh mana pemerintah bersedia menerima kritik tanpa menghilangkan kebebasan masyarakat untuk menyampaikannya.
Persoalan komunikasi seorang presiden juga tidak dapat dipisahkan dari aspek keteladanan. Setiap kata yang diucapkan kepala negara akan ditiru, dikutip, diperdebatkan, bahkan dijadikan acuan oleh masyarakat. Karena itu, bahasa yang digunakan seorang presiden seharusnya menunjukkan kedewasaan, kesantunan, serta kemampuan mengendalikan emosi. Ketegasan memang merupakan kualitas penting dalam kepemimpinan, tetapi ketegasan tidak identik dengan penggunaan kalimat yang bernada menyindir atau menantang. Justru seorang pemimpin akan semakin dihormati ketika mampu tetap tenang menghadapi kritik, menjawab dengan data, serta menunjukkan empati terhadap keresahan rakyat. Itulah sebabnya banyak pakar kepemimpinan menempatkan kecerdasan emosional sebagai salah satu syarat utama seorang pemimpin besar.
Joseph S. Nye Jr., melalui konsep soft power, menjelaskan bahwa pengaruh seorang pemimpin tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui kredibilitas, moralitas, dan kemampuan berkomunikasi yang membangun simpati. Dalam era digital saat ini, setiap ucapan presiden akan tersebar dalam hitungan detik dan dinilai bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh komunitas internasional. Oleh sebab itu, komunikasi seorang kepala negara harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memilih kata-kata yang dapat menenangkan, bukan memperuncing perbedaan.
Pada akhirnya, rakyat Indonesia tidak menuntut presidennya selalu sempurna. Yang diharapkan adalah hadirnya seorang pemimpin yang mampu menggabungkan ketegasan dengan kebijaksanaan, keberanian dengan kerendahan hati, serta kewibawaan dengan empati. Presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mereka yang memberikan suara dalam pemilu, melainkan juga mereka yang berbeda pilihan politik dan mereka yang setiap hari menyampaikan kritik demi perbaikan bangsa. Justru di situlah kualitas seorang negarawan diuji, yakni ketika ia mampu mendengarkan suara yang berbeda tanpa kehilangan wibawa, menjawab kritik tanpa kehilangan kesantunan, dan memimpin seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan pandangan politik mereka. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat apa yang dilakukan seorang pemimpin, tetapi juga bagaimana ia berbicara kepada rakyatnya. (*)
