SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya pengawasan kualitas bahan baku dan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat memimpin rapat koordinasi (rakor) perdana bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Sukabumi yang baru dibentuk yang bertempat di balai kota Sukabumi pada Kamis (11/6/2026).
“Tadi saya sampaikan dan menekankan pada kualitas bahan baku dalam pembuatan makan bergizi di SPPG. Yang paling penting adalah bagaimana kualitas atau jaminan dari bahan baku untuk dapur SPPG, itu saja,” ujar Ayep Zaki usai rakor.
Menurut Ayep, rakor tersebut digelar setelah diketahui Satgas MBG sebelumnya telah memasuki pensiun dari ASN, sehingga diperlukan pembentukan kepengurusan baru untuk memastikan program strategis nasional itu berjalan optimal di Kota Sukabumi.
“Ini rapat koordinasi perdana dengan Satgas yang baru dibentuk setelah diketahui Satgas sebelumnya pensiun. Jadi ini rapat koordinasi antara BGN, Korwil Kota Sukabumi, dan Satgas yang baru dibentuk,” katanya.
Dalam struktur baru tersebut, Satgas MBG Kota Sukabumi dipimpin Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah. Anggotanya terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, sementara sekretaris dijabat Kepala Bappeda Kota Sukabumi.
Ayep menjelaskan seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan MBG hadir dalam rakor tersebut, termasuk seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kota Sukabumi.
“Tadi lengkap dari semua dapur ada, seluruh kecamatan hadir semua. Pengurus BGN tingkat kota, tingkat kecamatan, dan semua SPPG hadir,” ungkapnya.
Selain sebagai forum koordinasi, rakor tersebut juga menjadi momentum memperkenalkan Ketua Satgas MBG yang baru kepada seluruh pihak terkait.
“Ini sekaligus memperkenalkan ketua Satgas yang baru. Saya hanya mengawasi dan memonitor dari regulasi pusat, terutama masalah kualitas bahan baku dan makanan yang akan diberikan maupun dimasak,” tegas Ayep.
Dalam arahannya, Ayep juga mengingatkan bahwa seluruh dapur MBG ke depan wajib memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ke depan semua dapur juga harus memiliki sertifikat halal dan itu wajib. Oktober 2026 sudah harus ada,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar dapur MBG di Kota Sukabumi telah mengantongi sertifikasi halal, meskipun masih ada beberapa yang sedang dalam proses pemenuhan persyaratan.
“Kita mengikuti saja regulasi itu. Makanya saya sampaikan dari sekarang. Tapi sudah banyak yang punya sertifikasi halal. Ada yang belum, tapi mayoritas sudah banyak,” katanya.
Ayep juga menitipkan pesan khusus kepada Ketua Satgas MBG yang baru agar memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menjaga mutu makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
“Titik tekannya adalah koordinasi dan selalu menjaga kualitas. Menu yang disajikan harus mempunyai kualitas yang bagus. Jangan sampai menunya apa adanya atau kurang berkualitas, baik buah-buahan maupun komponen lainnya,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Ayep turut menanyakan standar beras yang digunakan dalam program MBG. Dari hasil pemaparan yang diterimanya, beras yang digunakan harus masuk kategori premium.
“Saya sempat menanyakan bagaimana ketentuan berasnya. Ternyata beras yang dipakai harus premium, dengan kisaran harga sekitar Rp16 ribu per kilogram,” ujarnya.
Ia menegaskan penggunaan beras premium harus benar-benar dikawal agar kualitas makanan yang diterima siswa dan penerima manfaat lainnya tetap terjaga.
“Kita cari yang premium. Jadi kita tetap menggunakan harga premium yang standar yang ada di kita. BGN juga mencantumkan ketentuannya, artinya ada ruang. Tapi ini betul-betul harus dikawal agar menggunakan beras premium,” pungkasnya. (sya)
