Oleh: Syarif Hidayat, S.M (sukabumitimes.com)
Iduladha selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Di balik gema takbir dan semangat berbagi, terdapat nilai luhur tentang pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan simbol kesediaan untuk melepaskan sesuatu yang berharga demi kemaslahatan yang lebih besar.
Namun di tengah kondisi fiskal yang sedang tidak baik-baik saja, muncul pertanyaan yang layak direnungkan bersama: apakah berkurban menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran merupakan keputusan yang adil?
Pertanyaan ini bukan untuk mengurangi makna ibadah kurban. Sebaliknya, justru untuk memastikan bahwa semangat pengorbanan yang menjadi ruh Iduladha tidak kehilangan esensinya ketika masuk ke dalam ranah kebijakan publik.
Pemerintah pusat beberapa waktu terakhir menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Nilainya tidak kecil. Pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya harus menghadapi koreksi anggaran lebih dari Rp3 triliun. Kota Sukabumi pun mengalami pengurangan anggaran hingga Rp159 miliar. Angka tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Efeknya terasa hingga ke daerah. Banyak pemerintah kabupaten dan kota terpaksa melakukan penyesuaian program. Sejumlah pembangunan infrastruktur harus ditunda, kegiatan pelayanan masyarakat dikurangi, bahkan ada yang terpaksa mengatur ulang prioritas pembangunan karena keterbatasan anggaran.
Padahal realitas fiskal daerah di Indonesia saat ini masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Banyak daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya belum mampu menopang kebutuhan pembangunan secara mandiri. Dalam banyak kasus, lebih dari separuh APBD masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Di saat yang sama, publik menyaksikan pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan hewan kurban. Presiden Prabowo Subianto membagikan sekitar 1.098 ekor hewan kurban dengan nilai yang diperkirakan mencapai hampir Rp100 miliar. Di berbagai daerah, sejumlah kepala daerah juga melakukan hal serupa dengan pengadaan hewan kurban dalam jumlah besar.
Dari sudut pandang sosial, tentu tidak ada yang salah dengan membantu masyarakat mendapatkan daging kurban. Bahkan hal itu dapat menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang membutuhkan. Namun persoalannya menjadi berbeda ketika masyarakat dihadapkan pada narasi penghematan dan efisiensi anggaran yang begitu ketat.
Di satu sisi rakyat diminta memahami kondisi keuangan negara dan daerah yang sedang melakukan pengencangan ikat pinggang. Di sisi lain, pemerintah tetap mengeluarkan anggaran besar untuk kegiatan yang meskipun memiliki nilai sosial dan keagamaan, namun tidak secara langsung menyelesaikan persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah soal skala prioritas. Apakah dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah tersebut tidak bisa diarahkan untuk program yang lebih berkelanjutan? Misalnya bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, perbaikan sekolah rusak, pembangunan irigasi pertanian, peningkatan layanan kesehatan, atau bantuan sosial yang menjangkau masyarakat miskin sepanjang tahun.
Sebab daging kurban hanya dinikmati dalam hitungan hari. Sementara persoalan ekonomi masyarakat berlangsung sepanjang tahun.
Di sinilah letak perdebatan moral dan politiknya.
Kurban dalam ajaran Islam sejatinya mengajarkan tentang pengorbanan pribadi. Nabi Ibrahim AS diperintahkan mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya. Nilai utama yang diwariskan adalah keikhlasan memberikan milik pribadi demi kepentingan yang lebih besar.
Ketika seorang pejabat berkurban menggunakan penghasilan pribadinya, tentu tidak ada ruang perdebatan. Bahkan hal itu patut diapresiasi sebagai bentuk keteladanan. Namun ketika sumber dana berasal dari anggaran negara atau anggaran daerah, maka yang digunakan sesungguhnya adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan asas manfaat, efektivitas, dan keadilan.
Masyarakat tentu berhak bertanya apakah pengeluaran tersebut merupakan kebutuhan yang paling mendesak dibandingkan kebutuhan lainnya.
Perspektif yang sama juga muncul dalam isu perjalanan dinas dan kunjungan luar negeri. Pemerintah pusat beberapa kali menekankan pentingnya pembatasan perjalanan luar negeri bagi pejabat sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Namun pada saat yang sama, publik juga melihat intensitas kunjungan kerja Presiden ke berbagai negara yang cukup tinggi dibandingkan pemimpin negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Memang pemerintah memiliki argumentasi bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk menarik investasi, memperkuat diplomasi, membuka pasar baru, dan memperjuangkan kepentingan nasional. Argumen itu sah dan dapat dipahami.
Tetapi dalam politik dan pemerintahan, persepsi publik sering kali sama pentingnya dengan substansi kebijakan.
Ketika rakyat diminta berhemat, daerah diminta menyesuaikan anggaran, dan berbagai program dipangkas atas nama efisiensi, maka masyarakat berharap para pemimpin juga menunjukkan pengorbanan yang setara. Bukan hanya dalam pidato, tetapi juga dalam simbol, kebijakan, dan tindakan nyata.
Rakyat pada dasarnya tidak anti terhadap kurban. Rakyat juga tidak anti terhadap kunjungan luar negeri yang membawa manfaat bagi bangsa. Yang mereka harapkan adalah konsistensi.
Jika efisiensi menjadi prinsip utama, maka semestinya prinsip tersebut berlaku untuk semua pihak dan semua kegiatan. Jika penghematan dianggap penting bagi daerah, maka pusat juga perlu menunjukkan keteladanan yang sama. Jika masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran, maka pemerintah pun harus sensitif terhadap setiap pengeluaran yang berpotensi menimbulkan pertanyaan publik.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal hewan kurban atau besaran anggaran. Ini adalah soal rasa keadilan.
Rakyat mungkin tidak mempermasalahkan berapa banyak sapi yang dibagikan. Mereka juga mungkin tidak menghitung berapa miliar yang dikeluarkan. Namun rakyat sangat peka terhadap satu hal: apakah para pemimpinnya benar-benar ikut merasakan beban yang sedang mereka hadapi.
Iduladha mengajarkan bahwa pengorbanan selalu menuntut keikhlasan. Dalam konteks pemerintahan, pengorbanan itu bisa diwujudkan melalui keberanian menahan diri, menyusun prioritas yang tepat, dan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukanlah seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membayarnya. (*)
