SUKABUMITIMES.com — Menteri Koordinator PMK Pratikno menegaskan, revitalisasi pendidikan vokasi harus menjawab perubahan zaman dan kebutuhan nyata pasar kerja. Pemerintah, kata dia, kini tengah mengintegrasikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai Latihan Kerja (BLK), dan dunia industri agar lulusan pendidikan vokasi benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia usaha.
Hal tersebut ditegaskan saat dirinya menghadiri agenda penguatan pendidikan vokasi yang digelar di Bale Pakuan, Rabu.
“Jangan sampai pendidikan kita justru mengajarkan keterampilan yang sudah tidak relevan lagi. Revitalisasi ini, selain menyiapkan yang sesuai kebutuhan juga dapat memunculkan kesempatan pekerjaan-pekerjaan baru,” ujar Pratikno.
Komitmen tersebut ditandai melalui sinergi antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Langkah ini disebut bukan sekadar pembenahan sistem pendidikan, tetapi gerakan bersama membangun masa depan tenaga kerja Indonesia, khususnya di Jawa Barat, agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta peluang ekonomi baru.
Menurutnya, transformasi pendidikan vokasi bukan lagi hanya berorientasi pada menyiapkan tenaga kerja formal, melainkan juga harus mendorong lahirnya inovator dan wirausahawan baru.
“Pendidikan vokasi harus menyiapkan tenaga kerja yang bukan sekadar pencari kerja. Mereka harus mampu menciptakan peluang baru, baik di sektor teknologi, ekonomi kreatif, maupun yang berbasis budaya serta potensi lokal,” tegasnya.
Pratikno menilai penguatan ekosistem vokasi harus disusun berdasarkan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Karena itu, keterhubungan antara lembaga pendidikan, BLK, dan dunia usaha menjadi mutlak.
“Kita sedang membangun satu ekosistem yang saling terhubung. Pendidikan tidak boleh berjalan sendiri, industri juga tidak boleh menunggu pasif. Keduanya harus saling bertemu dalam satu desain pembangunan SDM,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti ironi tingginya angka pengangguran terdidik di tengah besarnya potensi ekonomi daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan riil lapangan kerja.
“Saat ini pengangguran terdidik justru lebih banyak ketimbang yang pendidikannya rendah. Ini ironis. Jawa Barat punya segalanya, tapi banyak peluang yang justru tidak dilirik,” ujar Dedi.
Dedi mencontohkan, banyak sektor tradisional bernilai ekonomi tinggi yang mulai kehilangan regenerasi tenaga kerja, mulai dari pengrajin anyaman bambu, industri makanan tradisional, hingga pekerja sektor perkebunan seperti pemetik teh dan kopi.
“Pengrajin anyaman bilik bambu sekarang jarang, padahal permintaannya banyak. Orang yang menekuni industri makanan tradisi juga semakin sedikit. Begitu juga pemetik teh dan kopi terus menurun, padahal nilai ekonominya tinggi,” ungkapnya.
Menurut Dedi, vokasi harus berani keluar dari pola lama dan masuk ke ruang-ruang inovasi berbasis kearifan lokal.
“Pasar kerja itu sebenarnya bisa dibangun dalam ruang inovasi. Vokasi jangan hanya bicara pabrik dan kantor, tapi juga harus menyentuh potensi lokal yang bisa menjadi kekuatan ekonomi baru,” tegasnya.
Ia meyakini peluang kerja terbuka luas, bahkan hingga pasar global, selama pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan lapangan.
“Peluang kerja di dalam dan luar negeri terbuka sangat besar. Tinggal bagaimana pendidikan vokasi menyiapkan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan itu,” tandasnya.
Di sektor pariwisata, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana menegaskan kementeriannya telah menyiapkan fondasi kuat melalui penyusunan ratusan skema vokasi yang diarahkan untuk memperkuat daya saing tenaga kerja pariwisata nasional.
“Kementerian Pariwisata bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah menyusun 438 skema pendidikan vokasi dari 34 bidang pariwisata,” ujar Widianti.
Menurutnya, langkah ini menjadi dasar penting untuk memastikan seluruh profesi di sektor pariwisata memiliki standar kompetensi yang jelas, terukur, dan diakui secara nasional.
“Penyusunan skema ini menjadi fondasi strategis agar setiap profesi pariwisata memiliki standar kompetensi yang jelas dan diakui secara nasional,” katanya.
Ia menegaskan Jawa Barat akan menjadi salah satu daerah prioritas dalam implementasi penguatan vokasi sektor pariwisata.
“Jawa Barat salah satu provinsi yang akan menjalankan pendidikan vokasi pada bidang pariwisata. Ini peluang besar untuk memperkuat kualitas SDM dan daya saing destinasi,” tegas Widianti.
Program revitalisasi vokasi ini juga dinilai akan memperkuat keterhubungan antara pendidikan, industri, dan potensi daerah. Bukan hanya mencetak tenaga kerja tersertifikasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru berbasis keunggulan lokal.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kepala daerah serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kabupaten/kota se-Jawa Barat yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Kehadiran para pemangku kepentingan itu menegaskan bahwa pembangunan vokasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi multipihak agar lulusan benar-benar terserap pasar kerja.
Revitalisasi pendidikan vokasi di Jawa Barat ini pun diharapkan menjadi model nasional bagaimana pendidikan tidak lagi hanya berorientasi ijazah, melainkan kompetensi, inovasi, dan penciptaan peluang kerja.
“Kita tidak sedang menyiapkan generasi pencari kerja semata, tetapi generasi yang mampu menciptakan masa depan ekonominya sendiri,” pungkas Pratikno. (sya)
