SUKABUMITIMES.com — Sebuah momen tak terduga terjadi saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung meninjau proyek pengaspalan jalan di Subang. Niat awal untuk memastikan pembangunan berjalan lancar justru berubah menjadi teguran keras setelah ia menemukan dugaan ketimpangan upah pekerja di lapangan.
Di tengah area proyek, Dedi menghentikan langkahnya dan memilih berdialog langsung dengan para pekerja, khususnya operator alat berat. Dengan nada serius, ia menanyakan besaran upah harian yang mereka terima. Jawaban para pekerja membuat suasana mendadak berubah tegang.
“Sehari dapat berapa?” tanya Dedi.
Para pekerja pun menjawab jujur, “Sekitar Rp80 ribu sampai Rp90 ribu, Pak. Kalau lembur, seminggu paling Rp800 ribu sampai Rp900 ribu.”
Mendengar hal itu, Dedi terlihat terkejut sekaligus geram. Ia menilai angka tersebut jauh dari layak, terlebih untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti operator alat berat.
“Ini tidak masuk akal. Operator alat berat itu tenaga ahli, bukan buruh harian biasa,” tegasnya di hadapan pekerja dan pihak terkait di lokasi proyek.
Tak berhenti di situ, Dedi langsung meminta klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk Dinas Bina Marga. Dari hasil penelusuran, terungkap bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), upah operator seharusnya berada di kisaran Rp180 ribu hingga Rp220 ribu per hari.
“Kalau di RAB sudah jelas segitu, lalu kenapa yang diterima pekerja cuma setengahnya? Ini harus ditelusuri,” ujar Dedi dengan nada tinggi.
Ia pun menduga ada selisih signifikan yang tidak sampai ke tangan pekerja. Kondisi ini, menurutnya, tidak bisa dibiarkan karena menyangkut hak dan kesejahteraan tenaga kerja.
Sebagai langkah tegas, Dedi langsung melontarkan peringatan keras kepada pihak kontraktor. Ia menegaskan, praktik pembayaran di bawah standar tidak akan ditoleransi.
“Kalau masih ada kontraktor yang membayar di bawah ketentuan, jangan harap dapat proyek lagi tahun depan. Saya tidak segan untuk blacklist,” tandasnya.
Proyek pengaspalan jalan di Subang ini diketahui memiliki nilai hampir Rp3 triliun dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun bagi Dedi, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan kesejahteraan pekerja.
“Pembangunan itu bukan hanya soal jalan mulus, tapi juga bagaimana rakyat yang mengerjakannya bisa hidup layak,” tuturnya
Perlu diketahui bahwa hal tersebut diatas di posting di media sosial (medsos) Facebook subang.info pada Senin (20/4/2026).
Dalam waktu kurang lebih dua jam, postingan tersebut sudah ada 1.184 Sukabumi, 216 komentar dan 45 dibagikan.
Beragam komentar bermunculan, diantaranya oleh Wahyu Pamungkas:
“Itulah keserakahan para kontraktor dan pengusaha. Membayar upahnya rendah dan mengurangi kwalitas pekerjaan. Bapa Aing Gubernur Jawa Barat yang amanah, Sholeh, cerdas, dermawan dan humanis.👍❤️🌺,”
Sementara mukhkish menulis “Itu kebiasaan sudah bertaun2 pekerja dijadikan objek derita…hanya pa kdm dgn seluruh jiwa dan raganya berjuang nyata memperbaiki nasib para buruh…kita hanya bisa bantu doa…smga Alloh slalu menjaga KDM,”
Lain lagi dengan Margo menulis komentar “Sedih memang di negeri Konoha.. Rakyat hanya dijadikan sapi perahan jangan berharap rakyat bisa sejahtera. Konsep upah minimum yang merupakan biang keroknya akhirnya semua klo bisa upah di bayar seminim mungkin.ini terjadi di semua sektor.. Parah lagi pabrik2 memutuskan hubungan kerja saat mau lebaran. Semua sistem kontrak kecil harapan rakyat bisa sejahtera,” (sya)
