SUKABUMITIMES.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas terkait polemik jalan provinsi rusak di wilayah Pajampangan, Kabupaten Sukabumi.
Di tengah protes warga yang sempat memblokade jalan akibat kondisi ruas yang rusak parah dan maraknya truk over dimension over loading (ODOL), Dedi justru memutuskan mengalihkan anggaran perbaikan ruas tersebut ke jalan provinsi lain di Sukabumi.
Keputusan itu, menurut Dedi, bukan bentuk pembiaran terhadap kerusakan jalan, melainkan strategi agar anggaran pembangunan tidak terbuang sia-sia jika persoalan kendaraan bertonase berlebih belum dituntaskan.
“Saya tegaskan bahwa anggaran untuk alokasi jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga ruas jalan yang lain tahun ini saya nyatakan 99 persen dalam keadaan baik setelah nanti proyeknya berjalan,” ujar Dedi Mulyadi dalam pernyataannya dalam instagramnya yang dikutip redaksi sukabumitimes.com pada Sabtu (25/4/2026).
Dedi menegaskan, persoalan di Pajampangan bukan sekadar soal memperbaiki infrastruktur, tetapi menyangkut tata kelola transportasi berat yang selama ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
“Ruas jalan tersebut kami alihkan kenapa, karena tiap hari dilewati truk-truk tronton sumbu 3 overload,” tegasnya.
Menurut Dedi, jika proyek senilai Rp68 miliar tetap dipaksakan dikerjakan saat ini, hasilnya tidak akan bertahan lama karena jalan akan kembali rusak diterjang kendaraan bermuatan berlebih.
“Sehingga kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak Rp68 miliar, tidak ada artinya,” katanya.
Ia bahkan mengibaratkan pembangunan jalan tanpa pembenahan ODOL seperti pekerjaan sia-sia.
“Sama dengan buang garam ke laut,” ucap Dedi.
“Karena mungkin dalam waktu lima bulan, enam bulan akan hancur lagi,” lanjutnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih menata akar persoalan lebih dulu dengan menertibkan lalu lintas truk overload, sebelum pembangunan fisik jalan dilakukan.
“Sehingga solusinya kita ingin benahi dulu truk overload-nya, baru kita akan bangun jalannya,” tegas Dedi.
Keputusan tersebut muncul setelah gelombang protes masyarakat Pajampangan mencuat. Warga sebelumnya meluapkan kekecewaan terhadap lambannya penanganan jalan rusak yang menjadi kewenangan provinsi, sekaligus mempersoalkan lalu lalang truk ODOL yang dinilai memperparah kondisi jalan dan membahayakan pengguna.
Aksi blokade yang dilakukan warga menjadi simbol akumulasi keresahan masyarakat yang merasa infrastruktur vital di wilayah selatan Sukabumi kurang mendapat perhatian.
Namun Dedi justru menilai aksi warga menjadi masukan penting bagi pemerintah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyuarakan aspirasi secara terbuka. Menurutnya, kritik warga menjadi pengingat agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan publik secara luas.
“Kami ingin anggaran negara ini tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya dinikmati oleh para pengusaha dan transporter saja,” pungkasnya. (sya)
