SUKABUMITIMES.com – Anggota Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Dindin Solahudin menyoroti dan mempertanyakan urgensi kedatangan enam belas Duta Besar (Dubes) dari berbagai lintas negara ke Kota Sukabumi dari tanggal 21 – 22 April 2026.
Sorotan tersebut mencuat menyusul kedatangan 16 duta besar dari berbagai negara lintas benua, mulai dari Armenia, Hungaria hingga Thailand dalam agenda forum diplomatik yang digelar di Sukabumi.
“Kita perlu bertanya secara objektif, apa urgensi mendesak dari mengundang belasan dubes ini secara bersamaan? Di saat kita harus melakukan penghematan untuk prioritas pembangunan yang menyentuh rakyat kecil, setiap rupiah dari APBD harus memiliki justifikasi yang kuat,” tegas DPRD Dindin Solehudin pada Senin (21/4/2026).
Menurut Dindin, di tengah kebijakan efisiensi yang terus digaungkan pemerintah pusat, kegiatan yang melibatkan banyak delegasi asing berpotensi menimbulkan beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi, pengamanan, hingga jamuan kenegaraan harus sebanding dengan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kegiatan seperti ini tidak boleh hanya menjadi ajang seremoni. Harus ada output yang jelas dan terukur, seperti kerja sama investasi, perdagangan, atau pendidikan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa diplomasi daerah semestinya diarahkan pada kepentingan strategis yang konkret. Pemerintah Kota Sukabumi, kata dia, perlu memastikan adanya tindak lanjut nyata, misalnya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan negara-negara yang memiliki potensi kerja sama relevan.
“Kalau hanya sekadar pertemuan dan jamuan, tanpa ada kesepakatan konkret, tentu ini patut dipertanyakan efektivitasnya,” tambah Dindin.
Lebih jauh, ia juga menyoroti soal skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, akan lebih efektif jika pemerintah daerah fokus menjalin kerja sama dengan beberapa negara yang benar-benar memiliki keterkaitan dengan potensi unggulan daerah, ketimbang mengundang banyak negara tanpa arah yang jelas.
“Akan lebih bijak jika kita fokus pada negara-negara yang memang punya potensi kerja sama strategis dengan Sukabumi. Jadi hasilnya bisa lebih terukur dan berdampak langsung,” jelasnya.
Selain aspek efektivitas, transparansi anggaran juga menjadi perhatian utama DPRD. Dindin menegaskan bahwa publik berhak mengetahui secara rinci berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam agenda tersebut.
“Publik berhak mengetahui berapa anggaran yang digunakan dan apa hasil yang didapat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan, di tengah kondisi keuangan daerah yang dituntut efisien, setiap kebijakan harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika tidak menghasilkan dampak nyata, bukan tidak mungkin kegiatan tersebut akan dipersepsikan sebagai pemborosan.
“Kalau tidak ada dampak yang terukur, wajar jika masyarakat menilai kegiatan ini kurang sensitif terhadap kondisi saat ini,” ujarnya.
Dindin pun berharap, kunjungan para duta besar tersebut tidak berhenti pada agenda simbolis seperti pertukaran cinderamata atau jamuan formal semata. Ia mendorong agar momentum ini benar-benar dimanfaatkan untuk membuka peluang konkret bagi masyarakat.
“Harus ada manfaat langsung, misalnya membuka akses pasar ekspor bagi UMKM Sukabumi atau peluang beasiswa internasional. Itu yang dibutuhkan masyarakat,” tandasnya. (sya)
