SUKABUMITIMES.com – Aktivis nasional sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang dinilai menyudutkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Sandri menganggap mantan Panglima TNI tersebut sengaja membangun narasi propaganda yang keliru.
Kritik ini bermula dari tafsiran Gatot Nurmantyo terhadap frasa “sampai titik darah penghabisan” yang disampaikan Kapolri dalam rapat di Komisi III DPR RI.
Menurut Sandri, pernyataan Kapolri justru merupakan simbol kesetiaan tertinggi, bukan bentuk pembangkangan seperti yang dituduhkan.
“Saya rasa beliau (Pak Gatot) tidak memahami substansi persoalan atau memang ada karakter pembangkangan dari diri beliau, sehingga yang selalu dibicarakan adalah propaganda pembangkangan terus,” ujar Sandri di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sandri, yang juga menjabat sebagai Direktur Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa upaya membenturkan antar-institusi negara adalah bentuk pembangkangan yang sesungguhnya terhadap Presiden.
Baginya, tindakan tersebut merusak norma loyalitas terhadap negara.Aktivis berdarah Melanesia Maluku ini kemudian memaparkan dua poin utama yang membuktikan bahwa loyalitas Kapolri kepada Presiden bersifat mutlak dan konkret:
Kerja Nyata Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kapolri disebut selalu menjadi figur terdepan dalam menggerakkan institusi Polri untuk menyukseskan visi-misi Presiden.
Hal ini dibuktikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Januari 2026, Polri telah mengoperasikan 1.160 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Polres, melampaui target awal. Program ini fokus pada keamanan pangan (zero accident) dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ketahanan Pangan, Polri sukses menggelar panen raya jagung serentak di berbagai wilayah Indonesia pada awal 2026. Langkah ini memperkuat stok pangan domestik dan menstabilkan harga pasar sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden.
Sandri menilai Jenderal Listyo Sigit mampu menerjemahkan kebijakan Presiden dengan sangat baik secara institusional.
Reformasi Internal, saat Presiden menginginkan transformasi Polri, Kapolri langsung merespons dengan membentuk Tim Transformasi Polri guna mendukung Tim Reformasi Polri bentukan Istana.
Sandri menegaskan alasan Polri menolak ditempatkan di bawah kementerian adalah untuk menjaga muruah sebagai alat negara yang setia langsung kepada Presiden.
“Loyalitas ini seperti tanpa batas karena Polri selalu menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan kehendak politik dan kebijakan Presiden,” tegas Sandri.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Kapolri dan seluruh jajaran Polri berkomitmen untuk mencegah segala bentuk pelemahan terhadap institusi negara maupun pelemahan terhadap kepemimpinan Presiden RI. (sya)
