SUKABUMITIMES.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partai yang tetap konsisten menolak wacana pengembalian skema pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Penegasan ini disampaikannya disela-sela peresmian kembali Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi yang berlokasi di Jalan Pelabuhan II, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi pada Minggu (25/1/2026).
“Gagasan tersebut kita anggap sebagai upaya merampas hak kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi,” tegas sekjen Harto Kristiyanto.
Hasto menilai gagasan tersebut sebagai upaya merampas hak kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
Menurut Hasto, Pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan reformasi untuk mengakhiri sistem otoriter yang selama ini membelenggu pilihan rakyat.
“Pilkada adalah hak kedaulatan rakyat yang lahir dari reformasi untuk mengakhiri sistem otoriter dalam menentukan pemimpin,” ujar Hasto.
Hasto menjelaskan bahwa reformasi politik bertujuan untuk mengoreksi manipulasi dan kendali elite kekuasaan dalam pemilihan pemimpin di masa lalu.
Dengan Pilkada langsung, mandat kepemimpinan dikembalikan sepenuhnya ke tangan rakyat, sehingga pemimpin memiliki legitimasi politik yang kuat.
Ia menambahkan bahwa kedudukan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tidak akan mudah digoyang oleh manuver kekuasaan, yang pada akhirnya menjamin stabilitas pemerintahan selama masa jabatan lima tahun.
“Ada tanggung jawab sosial politik untuk mewujudkan seluruh visi-misi kepala daerah kepada rakyat yang memilihnya,” imbuhnya.
Menanggapi alasan biaya Pilkada yang mahal sebagai dalih perubahan sistem, Hasto menekankan bahwa solusi yang tepat adalah memerangi akar masalahnya, yakni politik mahar.
Sesuai hasil Rakernas, PDI Perjuangan berkomitmen memangkas biaya politik melalui sistem gotong royong kader.
“Rakernas menegaskan bahwa persoalan biaya mahal harus dijawab dengan memerangi politik mahar. Kami mengedepankan gotong royong melalui gerak seluruh struktur dan kader partai,” jelas Hasto.
Selain itu, PDI Perjuangan menawarkan dua solusi konkret untuk menekan biaya serta mencegah kecurangan, yakni penerapan teknologi E-Voting:. Dimana terobosan ini diyakini mampu menurunkan biaya pelaksanaan Pilkada secara drastis.
“Kedua penegakan hukum tegas, yaitu dengan memastikan tidak ada ruang bagi politik uang (money politics) melalui pengawasan dan sanksi hukum yang berat.
Meskipun saat ini PDI Perjuangan tampak berdiri sendiri dalam menolak wacana penunjukan kepala daerah oleh DPRD, Hasto menegaskan bahwa partainya tidak gentar karena merasa menyatu dengan aspirasi rakyat.
“Meskipun saat ini hanya satu partai yang menolak, kami menyatu dengan rakyat dan memiliki benteng moral,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Hasto menegaskan bahwa posisi politik PDI Perjuangan adalah sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi demi kepentingan bangsa dan negara.
“Di sanalah saya berdiri, menggambarkan bahwa PDI Perjuangan berdiri untuk rakyat, bangsa, dan negara, menjaga Pancasila, ideologi kita, dan konstitusi kita,” pungkasnya. (sya)
