SUKABUMITIMES.COM – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sukabumi hasil Musyawarah Daerah (Musda) XVI dibawah ketua Tantan Sutandi geruduk gedung rakyat untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD yang berlangsung pada Kamis (8/1/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan membawa misi penegasan legalitas organisasi dan peringatan keras terkait tata kelola anggaran kepemudaan.
Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi periode 2025–2028, Tantan Sutandi, yang terpilih pada Musda 13 Desember lalu, diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, di ruang rapat lantai 2.
Warning Keras: Jangan “Sekonyong-konyong” Cairkan Hibah
Dalam keterangannya usai audiensi, Tantan Sutandi melontarkan pernyataan tajam terkait fungsi anggaran di Kota Sukabumi.
Ia mengingatkan pemerintah dan legislatif agar tidak ceroboh dalam menggelontorkan dana hibah kepada pihak-pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kami meminta aspek kehati-hatian. Jangan sekonyong-konyong memberikan hibah kepada siapapun, baik personal maupun kelembagaan, tanpa aspek legal yang jelas. Dana hibah itu harus dikaji dari sisi hukumnya, bukan asal cair,” tegas Tantan dengan nada bicara yang lugas.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus bisa dipertanggungjawabkan secara organisatoris dan fungsional.
Tantan juga menyentuh isu dualisme dengan penuh percaya diri, menegaskan bahwa kubunya siap diuji secara hukum.
“Meskipun ada pihak lain yang mengklaim punya legalitas, kami bisa menunjukkan bahwa kami memiliki aspek legalitas yang sangat kuat. Kami minta pemerintah jeli melihat irisan legalitas ini,” tandasnya.
Sikap Tegas Ketua DPRD: “Kubu Tantan Memiliki Legitimasi”
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda yang biasa di panggil Wanju, memberikan tanggapan yang cukup berani terkait dinamika ini. Meski ia menyambut semua pihak sebagai “rumah rakyat”, Wanju secara eksplisit menyoroti kekuatan hukum dari kepengurusan Tantan Sutandi.
“Siapapun yang datang dengan niat baik pasti kami terima. Namun, terkait dinamika yang ada, secara de facto mungkin ada dua, tapi secara de jure kami melihat KNPI kubu Tantan inilah yang memiliki legitimasi,” ujar Wanju tegas di hadapan awak media.
Politisi PKS Kota Sukabumi ini mengakui bahwa dualisme menunjukkan melimpahnya stok aktivis muda di Sukabumi, namun ia mendesak agar kekisruhan ini tidak berlarut-larut.
Ia juga menuntut peran aktif Pemerintah Kota Sukabumi untuk segera turun tangan melakukan mediasi dan penyatuan.
“Kami menghormati eksistensi yang ada, namun pemerintah tidak boleh diam. Harus hadir untuk menyatukan kedua kubu ini agar energi pemuda tidak habis untuk konflik internal,” pungkasnya. (sya)
