SUKABUMITIMES.COM – Program vokasi di Kota Sukabumi kini menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa vokasi adalah bentuk pendidikan berbasis teori dan praktik yang diarahkan langsung pada kebutuhan dunia usaha.
Hal ini ditegaskan beliau usai membuka pelatihan vokasi bagi wirausaha baru angkatan ke-11 di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Selasa (22/07/25).
Ayep menjelaskan bahwa program vokasi ini sudah resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi dan akan terus dikembangkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskuminag).
Tujuannya adalah mencetak pelaku usaha yang tidak hanya terampil, tetapi juga mampu mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.
Agar pelatihan vokasi tidak berhenti hanya pada teori dan praktik, Pemkot Sukabumi menyiapkan program inkubasi keuangan berbasis Waqaf Qardhul Hasan. Skema ini tidak hanya memberikan pelatihan kedisiplinan dan pengelolaan usaha, tetapi juga memberikan akses permodalan tanpa bunga, tanpa potongan, tanpa BI checking, dan tanpa prosedur yang rumit.
“Saya prioritaskan pembiayaan untuk usaha ultra mikro dan super mikro,” ujar Ayep Zaki.
Skema pembiayaan dilakukan selama 10 bulan, dan setelahnya pelaku UMKM akan diarahkan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank konvensional atau syariah dengan bunga rendah sebesar 6 persen. Program ini dirancang untuk mendorong pelaku usaha naik kelas secara bertahap.
Hingga Juli 2025, Ayep menyebut sudah ada 126 UMKM yang menerima manfaat inkubasi keuangan ini. Pada bulan berikutnya, ditargetkan ada tambahan 40 UMKM lagi, sehingga totalnya menjadi 166.
Setiap bulannya, Pemkot menargetkan 40 UMKM masuk dalam skema ini, dan ke depannya pengelolaan program akan dilanjutkan oleh nadzir waqaf meskipun Ayep tidak lagi menjabat.
Selain fokus pada pemberdayaan ekonomi, Ayep Zaki juga mengungkapkan beberapa isu strategis yang sedang menjadi prioritas pemerintah kota. Salah satunya adalah penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan dicarikan solusi agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Uji coba penanganan TPA akan dilakukan hingga tingkat kecamatan.
Isu krusial lainnya yang menjadi perhatian adalah penataan pasar, pengelolaan parkir, tata ruang kota, serta peningkatan status RSUD Almulk dari tipe D ke tipe C.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, Ayep Zaki berencana membentuk satuan tugas khusus. Tim ini akan bekerja fokus selama dua tahun ke depan dengan target penyelesaian yang konkret. Ia mengakui bahwa tantangan tidak mudah, namun dengan kerja kolektif, semua hal tersebut bisa diwujudkan secara bertahap.
Dalam hal efisiensi anggaran, Wali Kota menginstruksikan semua SKPD agar bekerja secara hemat dan efektif. Ia menekankan agar kegiatan dinas luar kota tidak perlu membawa rombongan besar atau menginap jika tidak mendesak, sehingga anggaran bisa dialihkan untuk program langsung menyentuh masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, Ayep menargetkan kenaikan insentif bagi masyarakat dari Rp11 miliar di tahun 2024 menjadi Rp33 miliar di tahun 2025.
“Saya ingin kenaikan hingga 300 persen ini bisa terus berlanjut hingga semua masyarakat Kota Sukabumi sejahtera,” pungkasnya.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya stabilitas dan kerja sama, bukan tuntutan yang memaksakan hak prerogatif seorang wali Kota. (rus)
