SUKABUMITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi kembali mengukir prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sukabumi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan hasil audit tersebut dilangsungkan pada Jumat, 23 Mei 2025, di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jalan Moh. Toha No. 164, Bandung. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, turut hadir dalam kegiatan tersebut mendampingi Bupati Sukabumi Asep Japar.
Opini WTP ini secara resmi diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Asep Japar dan Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali.
Dalam sambutannya, Eydu menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama: kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menekankan pentingnya peran BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
“Hasil audit ini adalah bentuk sinergi positif antara BPK dan pemerintah daerah. Kami berharap, laporan ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja pemerintahan,” ungkap Budi.
Budi juga menegaskan bahwa hasil audit dari BPK sangat membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih objektif dan berdasarkan data yang kredibel.
Pada kesempatan itu, Budi juga menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala daerah yang menerima opini WTP, termasuk kepada jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras.
Budi berharap capaian ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga menjadi pemicu semangat untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan anggaran.
“Opini WTP ini harus kita jaga dan tingkatkan. Gunakan hasil audit ini sebagai pijakan untuk membenahi kekurangan serta memperkuat tata kelola keuangan daerah ke depan,” pungkasnya. (stm)
