SUKABUMITIMES.COM – Perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah mendekati rangkaian pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Wakilnya.
Namun demikian, dalam pilkada tahun ini kurang greget, pun demikian dengan apa yang terjadi di kabupaten Sukabumi.
Jika dicermati lebih dalam perkembangan politik belakangan ini khususnya dinamika kontestasi pilkada di Kabupaten Sukabumi nampak semakin menarik dan juga memprihatinkan.
Kondisi ini mendapat tanggapan dari Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Sukabumi.
Koordinator presidium MD KAHMI Sukabumi, Taopik Wahidin mempertanyakan kemunculan beberapa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan latar belakang kepartaian yang kurang jelas dalam proses perkaderan kepartaiannya.
“Kenapa hal itu menjadi menarik, karena memberi kesan bahwa, Partai Politik telah kehilangan (kekurangan) kader dan proses perkaderan dalam sistem kepemimpinannya,” kata Taopik Wahidin kepada sukabumitimes.com pada Selasa (13/8/2024) malam.
Dirinya menyesalkan dan memang ironis partai politik yang saat ini mendapat kursi di legislatif terkesan pragmatis.
“Dan akan jauh lebih ironis lagi jika partai politik sebagai kendaraan dalam membangun dinamika demokrasi menjadi sarana pragmatisme materialistik. Partai politik dengan mudahnya dipinjam atau “disewa” oleh orang lain sebagai kendaraan orang yang berduit demi kekuasaan,” tambahnya.
Dalam tataran ideal, partai politik itu harus jadi penggerak sistem demokrasi dan lebih berperan aktif dalam membangun sistem kepemimpinan, baik ditingkat daerah terlebih lagi pada skala Nasional.
“Bahkan kalau memang kondisi ini terus berlanjut, sepertinya partai politik perlu meninjau ulang sistem dan kurikulum perkaderannya, kalau perlu seluruh anggota partai harus ikut LDK lagi,”‘kritiknya.
Menurut pandangan Koko, begitu lebih akrab disapa, Idealnya partai politik seharusnya menjadi centra (pusat) perkaderan yang terbaik dalam melahirkan calon-calon pemimpin, karena institusi ini lah yang akan diharapkan banyak orang mampu mewakili suara dan kepentingan masyarakat. Karena secara institusional, Partailah yang menjadi saluran politik dan aspirasi masyarakat,” tatarnya.
Sekali lagi jangan sampai partai politik hanya seperti menjadi kendaraan umum atau bahkan kendaraan sewaan.
“Partai politik itu bukan kendaraan yang dapat disewa dengan sesuka hati (asal ada uang, semua beres), bukan seperti itu, partai politik adalah pencetak calon pemimpin rakyat,” pungkasnya. (sya)
