SUKABUMITIMES.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Wawan Juanda, mengungkapkan bahwa pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi keuangan daerah. Setelah dipangkas sekitar Rp159 miliar pada 2026, alokasi TKD Kota Sukabumi pada 2027 kembali berkurang sekitar Rp154 miliar.
Hal tersebut disampaikan Wawan saat melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jumat (30/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, ia juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur irigasi hingga penanganan sampah.
“Pada 2026 ini memang Pak Wali Kota yang baru tidak bisa membangun secara maksimal karena dananya dikurangi Rp159 miliar, kurang lebih 20 persen. Ini pukulan telak bagi kita semua, terutama daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat,” ungkap Wawan.
Ia menjelaskan, berdasarkan kebijakan anggaran yang diterimanya, pengurangan TKD pada 2027 mencapai sekitar Rp154 miliar atau kurang lebih 19 persen.
“Kalau dulu Rp159 miliar, sekarang Rp154 miliar. Memang ada selisih Rp5 miliar, tetapi pengurangannya masih sekitar 19 persen. Itu tetap angka yang besar,” tegasnya.
Wawan juga menyoroti rencana pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipastikan tidak kembali membebani daerah melalui pengurangan TKD.
“Sudah ada aturan bahwa gaji PPPK penuh waktu akan dibayarkan oleh pusat. Cuma persoalannya, secara teknis apakah itu berpengaruh lagi terhadap pengurangan TKD atau tidak?” ujarnya.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran gaji PPPK penuh waktu mencapai sekitar Rp35 miliar per tahun.
“Kalau Rp154 miliar TKD itu dikurangi lagi Rp35 miliar untuk gaji PPPK, wah percuma. Kita tentu sangat kecewa. Jangan sampai hanya berpindah administrasi saja, sementara beban daerah tetap sama,” katanya.
Selain persoalan anggaran, Wawan turut menyoroti masalah persampahan yang dinilainya menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Persoalan sampah ini luar biasa dan terjadi di mana-mana. Ini menjadi PR kita bersama. Masyarakat sudah berkali-kali diimbau, tetapi kedisiplinan untuk memilah sampah organik dan anorganik masih kurang,” tuturnya.
Menurutnya, pemilahan sampah sejak dari rumah dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi juga bisa dimanfaatkan melalui bank sampah.
“Kalau dari hulunya sudah disiplin, sampah bisa dipisahkan. Tidak semuanya harus dibawa ke TPA. Yang masih memiliki nilai ekonomi bisa dijual melalui bank sampah. DLH juga bisa menampung,” paparnya.
Wawan menyebut pemerintah daerah telah merencanakan alokasi sekitar Rp1 miliar untuk mendukung kebutuhan lahan penanganan sampah. Namun, pada APBD Perubahan baru tersedia sekitar Rp200 juta, sementara kekurangannya direncanakan melalui anggaran murni 2027.
“Kalau untuk membeli tanah, tentu tidak mungkin cukup dengan Rp200 juta. Kebutuhannya bisa mencapai miliaran rupiah. Apalagi lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi sehingga perizinannya juga perlu diperhatikan,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD juga masih menunggu kepastian bantuan pemerintah pusat berupa armada pengangkut sampah dan rencana pengangkutan sampah ke Bogor.
“Pusat sudah menyampaikan rencana akan membantu persoalan persampahan karena ini sudah menjadi masalah nasional. Namun, kami masih menunggu kepastian. Mudah-mudahan akhir Desember 2026 sudah ada keputusan,” katanya.
Dalam reses tersebut, Wawan juga menerima aspirasi warga terkait perbaikan saluran irigasi di wilayah perbatasan Cikondang. Menurutnya, kondisi saluran yang belum tuntas kerap menyebabkan aliran air menuju sawah dan rumah warga tersendat.
“Intinya kami melakukan penyerapan aspirasi. Aspirasi masyarakat tidak harus selalu disampaikan ketika sidang atau masa reses. Kadang kami datang langsung ke rumah warga, bertemu, dan ngobrol untuk mengetahui kebutuhan mereka,” ungkapnya.
Ia menyebut perbaikan irigasi tersebut sebelumnya telah mendapatkan anggaran sekitar Rp25 juta dua tahun lalu. Namun, pengerjaannya baru terealisasi sebagian.
“Rencananya akan kita lanjutkan karena aliran air ke sawah maupun ke rumah warga sering tersendat. Yang sudah dikerjakan baru setengahnya. Mudah-mudahan pada perubahan anggaran 2027 nanti bisa kita sambung sampai tuntas,” pungkasnya. (sya)
