SUKABUMITIMES.com – Persoalan jaminan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur kembali mencuat dalam agenda reses anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok.
Di hadapan wakil rakyat tersebut, masyarakat menyampaikan beragam keluhan, terutama terkait layanan BPJS Kesehatan yang dinilai semakin krusial bagi warga yang membutuhkan pengobatan.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku menerima banyak masukan yang harus segera diperjuangkan. Menurutnya, persoalan jaminan kesehatan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih ketika masyarakat membutuhkan kepastian akses pelayanan medis.
“Banyak masukan dan keluhan dari masyarakat, paling utama terkait kesehatan, hari ini terkait BPJS. Saya berharap apa yang diinginkan masyarakat bisa saya tampung dan saya bawa ke DPRD untuk disuarakan,” ujar Hamzah.
Ia menegaskan, persoalan BPJS menjadi salah satu aspirasi penting yang akan dilaporkannya kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Hamzah berharap keluhan masyarakat tidak berhenti sebatas catatan reses, tetapi menghasilkan solusi konkret bagi warga Kabupaten Sukabumi.
Hamzah menyoroti kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Berdasarkan perkiraan yang disampaikannya, dari sekitar 420.000 jiwa yang perlu ditanggung, kemampuan pembiayaan pemerintah daerah diperkirakan hanya mencakup sekitar 210.000 jiwa.
Kondisi tersebut, kata dia, semakin pelik karena ketersediaan anggaran masih menjadi persoalan. Hamzah juga menyinggung nihilnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah provinsi yang disebutnya turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
“Sedangkan masyarakat benar-benar membutuhkan. Jadi saya bingung apa yang dikatakan Pak Gubernur, warga Jawa Barat bisa berobat ke mana saja, sementara aturannya belum ditegaskan dan juklak-juknisnya belum disiapkan,” ungkapnya.
Ia meminta Gubernur Jawa Barat memberikan penjelasan yang konkret mengenai kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pelaksanaan dan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Hamzah, kepastian aturan sangat dibutuhkan agar warga tidak kebingungan ketika hendak berobat, khususnya masyarakat yang bergantung pada kepesertaan BPJS yang dibiayai pemerintah.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya warga yang sebelumnya dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, tetapi kini menghadapi kendala dan harus mengeluarkan biaya sendiri. Persoalan tunggakan serta denda kepesertaan, menurutnya, perlu mendapat perhatian agar tidak semakin membebani masyarakat.
Selain itu, Hamzah mempertanyakan mekanisme penagihan iuran terhadap peserta yang telah meninggal dunia. Ia berharap persoalan administrasi tersebut dapat dievaluasi sehingga tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi keluarga.
Di tengah keluhan mengenai kesehatan, kabar pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang turut disorot dalam reses tersebut. Hamzah menyampaikan bahwa ruas jalan Gunung Keramat diharapkan dapat mulai dikerjakan pada 2027 melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, upaya tersebut tidak terlepas dari peran anggota DPR RI, Zainul Munasihin, yang disebut turut mendorong dan mengawal masuknya anggaran pembangunan ke Kabupaten Sukabumi.
“Insyaallah tahun depan dieksekusi, jalan Gunung Keramat. Ini tidak terlepas dari peran serta Kang Zainul selaku anggota DPR RI yang mendorong dan mengawal anggaran bisa masuk Kabupaten Sukabumi,” katanya.
Hamzah menilai dukungan pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama untuk ruas jalan yang membutuhkan anggaran besar. Ia berharap rencana tersebut dapat segera diwujudkan agar masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pembangunan.
“Meski demikian, realisasi pekerjaan tetap bergantung pada kepastian alokasi anggaran dan pelaksanaan program,” tuturnya.
Hamzah juga memaparkan hasil pembangunan yang telah direalisasikan selama 2026 melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan anggota DPR RI. Salah satu ruas yang disebut telah mendapatkan penanganan adalah jalan Kertajaya-Cihaur sepanjang sekitar lima kilometer melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan dukungan dan pengawalan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan perlu terus diperkuat agar pembangunan di Kabupaten Sukabumi tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD. Ia mendorong Bupati Sukabumi Asep Japar membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan DPRD, pemerintah provinsi, serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sukabumi.
“Dengan begitu, peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti persoalan BPJS dan jalan, Hamzah juga menyampaikan gagasan mengenai strategi pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Ia berharap pemerintah kabupaten dapat mempertimbangkan pola pembangunan yang lebih terfokus agar penyelesaian persoalan masyarakat berjalan efektif.
Ia mencontohkan, satu tahun anggaran dapat diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, kemudian tahun berikutnya difokuskan pada pendidikan atau kesehatan, disusul sektor sosial.
Menurut Hamzah, pola tersebut berpotensi membuat penggunaan anggaran lebih terarah sehingga program pembangunan tidak tersebar terlalu luas tanpa penyelesaian yang optimal.
“Kalau perlu, anggaran satu tahun ke depan fokus pembangunan infrastruktur saja. Tahun berikutnya pendidikan atau kesehatan. Jadi anggaran tidak tercecer sehingga masalah pun tidak akan selesai,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, serta dukungan lintas pemerintahan, sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Sukabumi dapat ditangani secara bertahap. Menutup keterangannya, Hamzah turut menyampaikan ucapan selamat kepada Asep Japar atas terpilihnya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.
Ia berharap komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, serta para wakil rakyat di tingkat provinsi dan pusat terus terjalin demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Saya yakin pak bupati bisa berkoordinasi dengan baik dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Dapil Kota/Kabupaten, dan anggota DPR RI dari kota dan kabupaten Sukabumi, sehingga bisa ada sentuhan sentuhan tambahan anggaran dari pusat dan dari provinsi. Insyaallah pak bupati bisa,” tandasnya. (stm)
