SUKABUMITIMES.com – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PSI Jawa Barat Novan Andri Purwansjah menyampaikan, konsolidasi organisasi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadapi Pemilu 2029, termasuk di Kota Sukabumi.
“Karena itu, struktur juga harus terus kita evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan politik,” ujar Novan, usai monitoring DPW PSI Jawa Barat ke DPD PSI Kota Sukabumi, Senin (5/10/2026).
Dalam agenda tersebut, rombongan DPW PSI Jawa Barat di antaranya dihadiri Ketua Bapilu DPW PSI Jawa Barat Novan Andri Purwansjah, Ketua Bidang Politik DPW PSI Jawa Barat Daddy Palgunadi serta Bayu.
Novan mengatakan, evaluasi dan penyesuaian struktur merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan struktur di tingkat daerah menjadi salah satu langkah untuk memastikan mesin organisasi berjalan sesuai dengan kebutuhan politik menjelang Pemilu 2029.
Ia juga menyampaikan perkembangan PSI di Jawa Barat terus menjadi perhatian Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Pak Jokowi selalu memonitor perkembangan PSI di Jawa Barat,” katanya.
Dalam monitoring tersebut, sejumlah agenda strategis turut dibahas, mulai dari penyesuaian struktur tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), penguatan Dewan Pimpinan Ranting, pemetaan tokoh potensial, persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jawa Timur hingga strategi menghadapi Pemilu 2029.
Dari tujuh DPC PSI yang ada di Kota Sukabumi, tiga di antaranya direncanakan mengalami pergantian atau penyesuaian kepengurusan. Sementara itu, struktur pengurus ranting yang telah terbentuk saat ini mencapai 33 pengurus.
PSI Kota Sukabumi menyatakan struktur organisasinya telah dilengkapi. Kondisi tersebut menjadi salah satu modal untuk melanjutkan tahapan konsolidasi politik berikutnya.
Selain memperkuat struktur internal, PSI juga mulai melakukan pemetaan terhadap sejumlah kelompok dan figur yang dinilai memiliki pengaruh di masyarakat.
Pemetaan tersebut mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik hingga tokoh budaya. Langkah ini dilakukan untuk membaca peta sosial-politik sekaligus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Konsolidasi tersebut juga diarahkan untuk mempersiapkan Rakernas PSI di Jawa Timur sekaligus menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029.
Di Kota Sukabumi, PSI memasang target meraih enam kursi DPRD Kota Sukabumi pada Pemilu 2029.
Target tersebut akan ditempuh melalui penguatan struktur organisasi, penambahan jumlah anggota, penjaringan tokoh potensial serta pencalonan figur yang dinilai memiliki kapasitas dan basis dukungan di masyarakat.
DPW PSI Jawa Barat juga mendorong munculnya kader maupun tokoh potensial dari Kota Sukabumi untuk dipersiapkan maju dalam kontestasi politik di tingkat provinsi.
Untuk memperkuat basis organisasi, PSI Kota Sukabumi menargetkan jumlah anggota mencapai 5.000 orang. Penambahan anggota tersebut juga dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan verifikasi partai politik.
Sementara itu, Ketua DPD PSI Kota Sukabumi adalah Fauzie Hikmatussalam Sutrisna menyampaikan bahwa Kota Sukabumi memiliki banyak figur potensial yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari kekuatan politik PSI.
Menurutnya, figur potensial tersebut tidak hanya berasal dari kalangan politisi, tetapi juga organisasi kemasyarakatan, komunitas olahraga, khususnya penggemar sepak bola, tokoh agama hingga tokoh masyarakat.
“Jangan menunggu bola. Kita yang harus mengejar bola,” ujar Bro Uzie begitu Fauzie biasa di sapa.
Karena itu, PSI Kota Sukabumi akan memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta komunitas.
“Kita akan menjemput tokoh-tokoh. Ketua ormas pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya harus kita ajak bicara,” katanya.
Masjid Sejuta Pemuda juga disebut menjadi salah satu ruang komunikasi yang akan dimanfaatkan untuk membangun jejaring dengan kalangan pemuda dan tokoh keagamaan.
Konsolidasi PSI Kota Sukabumi turut memberi perhatian terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, keterwakilan perempuan tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan.
PSI menginginkan kader perempuan yang memiliki kapasitas, jaringan serta kemampuan politik.
“Kita tidak hanya mengejar kuantitas. Keterwakilan perempuan harus berkualitas,” pungkasnya. (rus)
