SUKABUMITIMES.com – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyoroti keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2026 di tengah penanganan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul.
Wawan menyampaikan, ketersediaan BTT perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk menangani kondisi darurat maupun kejadian tidak terduga yang membutuhkan penanganan cepat.
Hal ini disampaikan politis asal PKS Kota Sukabumi disela-sela kunjungannya di lokasi kebakaran TPA Cikundul pada Senin (28/9/2026) malam.
“BTT ini harus ditingkatkan. Tadi juga saya ngomong sama Pak Sekda, memang idealnya itu buat Sukabumi minimal Rp10 miliar untuk setahun,” ujar Wawan.
Menurutnya, sebelumnya alokasi BTT Kota Sukabumi sempat berada di kisaran Rp10 miliar. Namun, dalam proses penyesuaian anggaran, jumlah tersebut kembali mengalami pengurangan karena pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan pembiayaan program lainnya.
“Memang kita sangat senang sekali, karena kemarin itu sudah Rp10 miliar, cuma dikurangi lagi,” katanya.
Wawan menjelaskan, salah satu kebutuhan yang turut memengaruhi kondisi anggaran adalah pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan refocusing terhadap sejumlah anggaran untuk menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“UHC juga masuk kemarin, namun di sana ada BTT dan anggaran-anggaran yang lainnya, jadi ada refocusing,” jelasnya.
Keterbatasan BTT tersebut menjadi sorotan seiring terjadinya kebakaran TPA Cikundul yang mulai terjadi sejak Sabtu (26/9/2026) malam.
Dalam proses penanganan kebakaran, sempat muncul kendala operasional kendaraan pemadam kebakaran yang disebut mengalami kehabisan solar. Kondisi tersebut turut memengaruhi kelancaran proses pemadaman.
Bahkan, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki disebut sempat menggunakan uang pribadinya untuk membeli solar setelah mengetahui kondisi tersebut, sebagai upaya mendukung operasional kendaraan pemadam kebakaran.
Bagi Wawan, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa kesiapan anggaran darurat perlu diperkuat agar kebutuhan penanganan kejadian luar biasa tidak terkendala persoalan pembiayaan.
“Jadi mohon dipahami, ini juga karena kembali anggaran itu kita sangat lemah,” ujarnya.
Wawan menegaskan, pemerintah daerah bersama DPRD perlu mencari langkah agar kapasitas anggaran darurat tetap terjaga. Dengan demikian, ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat lainnya, penanganan dapat dilakukan secara cepat dan optimal.
Ia pun memastikan DPRD akan terus mendorong penguatan kemampuan fiskal daerah, termasuk memperhatikan kebutuhan BTT dalam penyusunan dan penyesuaian anggaran ke depan.
“Kita berjuang ya, jangan sampai terjadi lagi kebakaran-kebakaran ini,” pungkasnya. (sya)
