SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengungkapkan bahwa penguatan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kunci utama untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi yang bertajuk “Birokrasi Kuat, Warga Sejahtera: Belajar dari Kepemimpinan Kota Sukabumi” yang diselenggarakan oleh Suryakanta Institute, Yogyakarta pada Kamis (4/6/2026).
“Penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi Pemerintah Kota Sukabumi menempatkan kompetensi, integritas, dan kinerja sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya aparatur, sehingga tercipta birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil,” ujar Ayep Zaki.
Dalam forum yang juga menghadirkan Arie Sujito dan Andreas B. Widyanta tersebut, Ayep menjelaskan bahwa transformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Sukabumi diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, birokrasi yang sehat harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan. Karena itu, reformasi kelembagaan tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas aparatur dan optimalisasi potensi pendapatan daerah.
Ayep menyebut sejumlah capaian yang berhasil diraih selama masa kepemimpinannya, mulai dari peningkatan PAD, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis merit hingga terjaganya kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat.
“Kota Sukabumi bahkan berhasil masuk dalam jajaran kota dengan tingkat toleransi yang baik di Indonesia, menempati peringkat keenam dalam indeks kota toleran,” katanya.
Ia mengakui proses perubahan tersebut tidak berlangsung mudah. Pemerintah daerah harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kondisi fiskal yang terbatas.
“Tapi transformasi birokrasi Kota Sukabumi sekarang berhasil mendorong capaian reformasi birokrasi hingga 90,3 persen sekaligus mempercepat peningkatan PAD,” tegasnya.
Untuk memperkuat kualitas aparatur, lanjut Ayep, Pemerintah Kota Sukabumi melakukan berbagai langkah peningkatan kompetensi pegawai melalui intervensi BKPSDM yang dipadukan dengan penerapan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI).
“Sementara dari aspek keuangan, pemerintah menyusun target fiskal jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkuat PAD sebagai fondasi APBD yang lebih sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ayep menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak mungkin hanya mengandalkan birokrasi. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar seluruh elemen memiliki arah dan tujuan yang sama dalam mendorong kemajuan daerah.
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, menilai kepemimpinan daerah memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan yang semakin kompleks.
“Kepemimpinan Ayep Zaki menunjukkan upaya mencari jalan keluar atas berbagai persoalan daerah sekaligus membangun negosiasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas ruang gerak pembangunan,” terang Arie.
Menurutnya, keterbatasan kewenangan dan ruang fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi. Seorang pemimpin justru dituntut mampu mengambil keputusan yang berani demi kepentingan masyarakat luas.
“Prioritas utama tetap harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapainya dibutuhkan kemampuan politik untuk menerjemahkan tantangan dan mengelola berbagai kepentingan yang ada. Saya menilai, Pak Ayep punya motivasi yang besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Sukabumi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Andreas B. Widyanta menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas demokrasi dan keterlibatan publik.
Ia menyebut terdapat tiga elemen penting yang harus dijaga, yakni kualitas demokrasi, penguatan integritas aparatur sipil negara, serta kemampuan pemerintah menghadirkan nilai publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Proses menuju well-being membutuhkan perubahan yang tidak selalu mudah. Perubahan kerap memunculkan resistensi akibat ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian pihak. Karena itu, komunikasi publik menjadi faktor penting yang harus dibangun secara berkelanjutan, mendalam, dialogis, dan deliberatif,” paparnya.
Andreas menambahkan, di era banjir informasi saat ini, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan pesan.
“Pemerintah harus mampu membangun ruang dialog yang substansial agar masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan,” pungkasnya. (*/sya)
