SUKABUMITIMES.com – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat soliditas pemerintahan melalui reshuffle terbatas Kabinet Merah Putih, Senin (27/4/2026) sore.
Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara, Presiden merotasi dan melantik enam pejabat pada sejumlah posisi penting untuk memperkuat kinerja pemerintahan periode 2024-2029.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri, yang menandai penataan baru di sektor lingkungan hidup, pangan, komunikasi pemerintahan, hingga kelembagaan strategis nasional.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya loyalitas terhadap konstitusi dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan amanah negara.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo saat mendikte sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.
Presiden juga menekankan etika dan tanggung jawab sebagai fondasi kerja kabinet.
“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut Prabowo dalam pengucapan sumpah.
Reshuffle kali ini dinilai bukan sekadar pergantian personal, melainkan bagian dari konsolidasi pemerintahan menghadapi berbagai agenda prioritas nasional, termasuk penguatan koordinasi sektor pangan, reformulasi komunikasi publik, serta pengawasan lingkungan hidup yang lebih kuat.
Salah satu sorotan utama reshuffle ini adalah masuknya Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Aktivis buruh senior itu dipercaya memimpin sektor strategis yang belakangan menjadi perhatian pemerintah, khususnya soal pengendalian pencemaran, tata kelola lingkungan, dan penguatan agenda pembangunan berkelanjutan.
Penunjukan Jumhur dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin membawa pendekatan baru yang lebih progresif dalam kebijakan lingkungan hidup.
Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq, yang sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup, kini mendapat mandat baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pergeseran ini disebut sebagai bagian dari penguatan koordinasi pemerintah dalam agenda ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Perubahan besar juga terjadi di lingkaran strategis Istana. Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman resmi dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Masuknya mantan KSAD itu dinilai memperkuat fungsi pengawalan program prioritas presiden sekaligus sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.
Sementara Muhammad Qodari, yang sebelumnya menjabat Kepala KSP, kini bergeser memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Penempatan Qodari di bidang komunikasi dipandang sebagai langkah untuk memperkuat narasi pemerintah dan efektivitas penyampaian kebijakan kepada publik.
Di bidang komunikasi kepresidenan, Hasan Nasbi juga memperoleh amanah baru sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, posisi yang dinilai penting dalam menopang strategi komunikasi pemerintahan ke depan.
Pada saat bersamaan, Abdul Kadir Karding resmi dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin).
Penunjukan ini dipandang strategis mengingat peran Barantin makin penting dalam menjaga keamanan hayati, pengawasan lalu lintas komoditas, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Pelantikan enam pejabat ini dinilai sebagai langkah Presiden Prabowo melakukan penajaman struktur kerja kabinet, terutama pada bidang yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan agenda prioritas nasional..
Adapun enam pejabat yang resmi dilantik Presiden Prabowo yakni:
- Mohammad Jumhur Hidayat – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Hanif Faisol Nurofiq – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan
- Dudung Abdurachman – Kepala Staf Kepresidenan
- Muhammad Qodari – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
- Hasan Nasbi – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi
- Abdul Kadir Karding – Kepala Badan Karantina Indonesia. (sya)
