SUKABUMITIMES.com – Kebijakan unik sekaligus penuh pesan moral kembali disuarakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia secara tegas mengingatkan generasi muda, khususnya Gen Z, agar tidak terjebak dalam gengsi menggelar pesta pernikahan mewah jika kondisi keuangan belum memadai.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, pernikahan seharusnya menjadi awal kehidupan yang stabil, bukan justru menjadi sumber masalah ekonomi baru. Ia menilai, banyak pasangan muda yang terjebak pada euforia pesta, namun melupakan kebutuhan dasar setelah menikah.
“Pesan saya, lebih baik uang buat pesta perkawinan dipakai beli rumah. Dari pada jadi raja semalam, besoknya sengsara,” ujar KDM, dikutip redaksi pada Rabu (15/4/2026)
Pernyataan tersebut bukan sekadar imbauan biasa. KDM bahkan mengungkapkan rencana serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengeluarkan surat edaran yang mendorong masyarakat agar tidak menjadikan pesta pernikahan sebagai beban ekonomi.
“Nanti gubernur ngeluarin surat edarannya, bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan yang cukup, kawin tidak usah pesta, cukup dikawin di KUA saja,” tegasnya.
Langkah ini, menurut KDM, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda. Ia menilai, budaya pesta besar kerap kali dipaksakan demi gengsi sosial, padahal tidak sebanding dengan kondisi finansial pasangan.
Lebih jauh, KDM menegaskan bahwa tidak ada yang salah jika pasangan muda memulai kehidupan dari hal sederhana, termasuk tinggal di rumah subsidi. Baginya, memiliki tempat tinggal sendiri jauh lebih penting dibandingkan kemewahan sesaat.
“Yang penting punya rumah dulu, walaupun sederhana. Itu lebih menjamin masa depan dibanding pesta besar yang hanya sehari,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Jabar telah menyiapkan berbagai skema untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak. Mulai dari program perbaikan rumah tidak layak huni hingga pembangunan hunian vertikal dengan harga terjangkau.
“Ada bantuan untuk rumah tidak layak huni. Metodologinya, ada yang diusulkan melalui aspirasi DPR, ada juga yang rakyat bisa mengakses langsung melalui aplikasi khusus yang akan dibuat di Jabar,” jelas KDM.
Tak hanya itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan bunga rendah. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pasangan muda yang ingin memiliki rumah tanpa terbebani cicilan tinggi.
Dalam jangka panjang, Pemprov Jabar juga akan memperluas pembangunan apartemen pekerja di sejumlah wilayah strategis. Kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor, hingga Bandung menjadi prioritas pengembangan.
“Ada apartemen di Bekasi, nanti ada di Depok, ada di Bogor, dan kami juga nanti bangun di Bandung ya. Nah, termasuk Pemprov Jabar, Pak Sekda siapin segera Peraturan Gubernurnya, setiap kawasan industri wajib untuk menyiapkan apartemen untuk karyawan,” pungkasnya. (*/sya)
