SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yang digelar di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026).
Kehadiran orang nomor satu di Kota Sukabumi ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah kota dan provinsi.
Dalam forum strategis tersebut, Ayep Zaki hadir bersama Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari. Keduanya membawa misi besar untuk memperjuangkan berbagai program prioritas Kota Sukabumi agar dapat terakomodasi dalam rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2027.
“Kehadiran kami di Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari ikhtiar serius agar program-program prioritas Kota Sukabumi bisa terintegrasi dengan arah pembangunan provinsi,” ujar Ayep Zaki dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik, mendapatkan perhatian dalam perencanaan tingkat provinsi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, memberikan arahan tegas terkait pengelolaan anggaran daerah. Ia menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Anggaran daerah harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Efisiensi itu penting, tetapi jangan sampai disalahgunakan atau mengurangi kualitas pelayanan,” tegas Akhmad Wiyagus di hadapan para kepala daerah.
Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar terus melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing.
“Evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala untuk mencegah potensi penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam arahannya menyoroti pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga selaras dengan alam dan kearifan lokal.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka statistik. Kita harus menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan, serta menghormati nilai-nilai budaya yang ada,” ungkap Dedi Mulyadi.
Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal akan menciptakan identitas daerah yang kuat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Jawa Barat harus tumbuh dengan karakter, bukan sekadar berkembang secara angka,” katanya.
Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 ini juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan strategis antara pemerintah provinsi dengan seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat. Langkah ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi lintas daerah.
Ayep Zaki menyambut positif penandatanganan tersebut dan berharap hasil Musrenbang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Sukabumi.
“Kami optimistis sinergi ini akan mendorong percepatan pembangunan, khususnya dalam peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah kota dan provinsi akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Ayep Zaki. (rus)
