SUKABUMITIMES.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Inggu Sudeni mengungkapkan bahwa masalah kerusakan infrastruktur mendominasi keluhan warga masyarakat.
Hal ini disampaikan Inggu Sudeni kepada sukabumitimes.com sesaat setelah dirinya melakukan masa reses DPRD Kota Sukabumi yang berlangsung di Kelurahan Cikondang pada Minggu (8/2/2026).
“Ya tadi banyak banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait dengan insfratruktur yang kurang bagus,” ungkap anggota DPRD Inggu dari fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi.
Inggu Sudeni mengakui bahwa kerusakan infrastruktur, terutama jalan di Sukabumi. Bahkan di tiap kelurahan, itu semua ada yang mengalami kerusakan.
“InsyaAllah kami dari komisi II DPRD Kota Sukabumi akan terus mendorong di Anggaran Perubahan agar pemerintah lebih memfokuskan di APBD untuk perbaikan infrastruktur,” tekadnya.
Selain itu, keluhan yang disampaikan masyarakat adalah terkait dengan tingkat kesejahteraan guru, terutama gaji guru non ASN yang masih jauh dari kata layak.
“Memang realita di masyarakat, bukan hanya Sukabumi, kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Inggu yang saat ini menjadi ketua Bapemperda kota Sukabumi.
Belum selesai masalah yang berkaitan dengan guru, masih ungkap ketua bapemperda kota Sukabumi ini, sekarang justru muncul polemik baru lagi, yakni rencana pemerintah melakukan pengangkatan pegawai MBG yang dianggap menciderai pengabdian guru non ASN yang sudah Tahuan bahkan puluhan tahun mengabdi menjadi Sekang pendidik.
“Memang polemik rencana pengangkatan pegawai MBG menjadi PPPK menjadi perbincangan kami selaku legislatif di gedung parlemen.
Menurut Inggu, seharusnya kebijakan tersebut harus dikaji ulang, kita dorong ke pemerintah karena urgensinya itu apa.
“Begini, MBG itukan penunjang pendidikan, anggarannyapun diambil dari anggaran pendidikan. Harusnya yang diperhatikan itu adalah pendidikan dahulu,” kata Inggu.
Kalau memang pemerintah mau fokus pada pendidikan anak bangsa, maka yang pertama harus diselesaikan adalah persoalan pendidiknya.
“Bahkan bukan hanya itu, sarana dan prasarana sekolah juga harus dilengkapi terlebih dahulu,” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa reses ke dua untuk masa sidang 2025 – 2026 yang diselenggarkan oleh anggota DPRD Inggu Sudeni dilaksanakan di Cikondang dengan peserta dari kelurahan Cikondang dan kelurahan Tipar kecamatan Citamiang.
Selain permasalahan infrastruktur dan kesejahteraan guru, kelurahan warga juga mengenai permalasahan sosial lainnya, antara lain permasalahan sampah serta, insentif posyandu. (sya)
