SUKABUMITIMES.com – Gelombang penolakan terhadap pembentukan Board of Peace (BoP) oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyuarakan keresahan di dalam negeri. Sejumlah ulama dan tokoh nasional secara tegas menyatakan penolakan mereka dalam sebuah forum pernyataan sikap yang digelar di Sofyan Hotel, Cut Meutia, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kelompok ini menilai lembaga tersebut bukan merupakan instrumen perdamaian yang tulus, melainkan alat politik global untuk kepentingan AS dan sekutunya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi, menegaskan bahwa struktur BoP lahir dari relasi kuasa yang timpang. Menurutnya, BoP berpotensi menjadi alat intervensi kebijakan nasional yang dapat melemahkan kedaulatan Indonesia.
“Board of Peace besutan Trump tidak lahir dari keadilan, tetapi dari relasi kuasa global yang timpang dan menindas,” ujar Muhyiddin dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa BoP tidak menyentuh akar permasalahan seperti imperialisme dan kolonialisme gaya baru. Sebaliknya, lembaga ini dianggap hanya mengatur konflik agar tetap terkendali demi melanggengkan pendudukan Israel atas Palestina serta menguntungkan imperium bisnis Donald Trump di bidang properti dan pariwisata.
Dalam forum tersebut, para tokoh nasional menyampaikan beberapa poin tuntutan utama:
Menolak Legitimasi BoP: Menolak keberadaan BoP dalam skema apa pun.
Dukungan Mutlak Palestina: Menuntut kemerdekaan hakiki Palestina dan pembebasan Al-Aqsha tanpa standar ganda.
Desakan Mundur: Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP.
“Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace besutan Trump. Berdiri konsisten pada amanat konstitusi: menentang penjajahan di atas dunia,” tegas Muhyiddin.
Menariknya, acara Focus Group Discussion (FGD) tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Namun, Ferry hadir dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Islam (SI), bukan sebagai anggota kabinet.
Meskipun hadir di tengah forum yang menyuarakan penolakan, Ferry menegaskan posisi politiknya yang tetap loyal kepada kepemimpinan nasional. Ia menyatakan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait keterlibatan Indonesia dalam BoP untuk Gaza, meski dengan catatan tertentu dari organisasi yang dipimpinnya.
“Pada posisi saya sebagai menteri, saya tegaskan, saya mendukung sikap dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bergabung dengan BoP,” kata Ferry saat ditemui usai acara.
Kehadiran Ferry di lokasi tersebut berlangsung singkat karena ia harus segera menuju Istana Kepresidenan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan perwakilan organisasi-organisasi Islam.
Pertemuan di Istana tersebut dijadwalkan secara khusus untuk membahas posisi resmi Indonesia dan mendengarkan aspirasi dari berbagai ormas Islam mengenai keanggotaan dalam Board of Peace. Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan akan menjadi penentu arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah tekanan geopolitik global yang semakin kompleks.(sya)
