SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui transparansi anggaran dan optimalisasi peran organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penegasan tersebut disampaikan Ayep saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibeureum, Rabu (28/1/2026).
Ayep menyampaikan, tantangan fiskal Kota Sukabumi ke depan menuntut seluruh perangkat daerah bekerja lebih keras dan terukur. Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas APBD.
“Setiap OPD harus memahami perannya masing-masing. Capaian kinerja harus berdampak langsung pada peningkatan PAD,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran camat dan lurah sebagai ujung tombak di wilayah dalam menggali potensi pendapatan daerah, khususnya melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Selain peningkatan pendapatan, Ayep memastikan pemerintah daerah membuka akses informasi anggaran seluas-luasnya kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar publik mengetahui penggunaan anggaran sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.
“Anggaran harus dikelola secara terbuka. Masyarakat berhak tahu uang daerah digunakan untuk apa saja,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga mengungkapkan bahwa Pemkot Sukabumi terus berupaya menata kembali kondisi keuangan daerah agar lebih sehat dan berdaya saing melalui berbagai langkah strategis, termasuk koordinasi lintas sektor dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, Camat Cibeureum Yanwar Ridwan menyampaikan bahwa wilayah Cibeureum disiapkan menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia menjelaskan, Kecamatan Cibeureum direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru selain Cikole, dengan fokus awal pada pembangunan infrastruktur penghubung guna mengurai kepadatan aktivitas pemerintahan.
“Pembangunan infrastruktur penghubung menjadi prioritas agar pelayanan publik lebih merata dan tidak terpusat di satu wilayah,” ujarnya.
Yanwar menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan lurah, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah, sekaligus mendukung program peningkatan PAD melalui pendekatan jemput bola kepada wajib pajak. (uml)
