SUKABUMITIMES.COM – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah kini mulai menerapkan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai pendekatan baru dalam penanganan, pencegahan, hingga pemulihan pascabencana.
Konsep ini, menurutnya, menjadi fondasi penting agar kehidupan warga terdampak dapat kembali pulih bahkan menjadi lebih baik.
Hal itu disampaikan Menko PM usai meninjau lokasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, yang kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah yang terdampak, serta penanaman pohon pada Kamis (27/11/2025).
“Perlindungan Sosial Adaptif adalah antisipasi komprehensif yang melibatkan keberpihakan negara, pemerintah, lembaga terkait, hingga peran masyarakat. Dengan pendekatan ini, ancaman bencana dapat terdeteksi lebih dini,” ujar Muhaimin.
Seperti diketahui, kata Gus Muhaimin pada Senin (27/11), wilayah desa Cikahuripan dan Desa Sukarame dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada 3.291 jiwa atau 1.091 kepala keluarga. Selain kerusakan fisik, bencana tersebut memicu masalah sosial dan ekonomi, serta dikhawatirkan memperdalam angka kemiskinan jika tidak ditangani secara komprehensif.
Karena itu, Menko PM Gus Muhaimin menilai diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan memperluas cakupan penerima dan meningkatkan manfaat bantuan sosial adaptif.
“PSA memastikan semua tertangani, termasuk layanan perlindungan sosial, identitas kependudukan, bantuan iuran hingga berbagai bentuk bantuan sosial lainnya,” jelasnya.
Salah satu langkah cepat yang dilakukan Kemenko PM, kata Gus Muhaimin Iskandar adalah melakukan pendataan ulang serta percepatan layanan administrasi kependudukan, menyusul temuan bahwa 202 keluarga terdampak belum memiliki dokumen kependudukan.
Ketiadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilainya dapat menghambat akses warga terhadap program perlindungan sosial, bantuan kebencanaan, jaminan kesehatan, hingga dukungan pemulihan ekonomi.
Menko PM menegaskan bahwa negara wajib memastikan seluruh warga terdampak tidak terhalang oleh persoalan administrasi.
“Negara harus hadir memudahkan akses warga, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Tidak hanya fokus pemulihan, Menko PM Gus Muhaimin juga menyoroti pentingnya pembangunan berbasis mitigasi bencana. Mulai dari tingkat nasional hingga desa, pengelolaan wilayah harus memiliki pendekatan antisipatif agar tidak menimbulkan kemiskinan baru di daerah rawan bencana.
“Perlindungan sosial adaptif yang dipersiapkan ini benar-benar didesain untuk mendorong antisipasi dan memperkuat penanggulangan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Kemenko PM bersama DPR RI, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta berbagai pihak terkait ikut menyerahkan sejumlah bantuan bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut meliputi pembangunan 15 rumah lengkap dengan fasilitas listrik dan air bersih, renovasi 38 rumah rusak, perbaikan akses jalan menuju permukiman, bantuan bibit pohon mahoni dan sengon untuk pemulihan lingkungan, 769 bronjong untuk penahan erosi dan tebing, 1.000 paket sembako bagi keluarga terdampak
“Program-program ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan, sekaligus menjadikan masyarakat Sukarame lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan,” tuturnya. (stm)
