SUKABUMITIMES.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sukabumi Danny Ramdhani menyoroti Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat.
Dalam Kepgub Jabar tersebut adanya perubahan jumlah siswa dalam rombel yang kini mencapai 50 siswa dari yang sebelumnya 36 orang.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS kota Sukabumi ini mengungkapkan, kalau rombel ditambah sampai 50 siswa, tidak menutup kemungkinan habislah sekolah swasta.
“Justru yang ideal itu adalah Pemprov Jabar harus memberikan operasional pada sekolah-sekolah swasta agar dari segi pembiayaan bisa sejajar dengan sekolah negeri yang ada,” ungkap ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Sukabumi Danny Ramdhani kepada sukabumitimes.com pada Kamis (10/7/2025) malam.
Buka hanya itu saja, dengan Rombel 50 siswa ini juga mengancam kenyamanan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.
“Dan kalau proses belajar mengajar dilaksanakan dengan jumlah siswa yang mencapai 50 orang, sebenarnya kasihan juga pada anak yang kelas sebenarnya hanya berkapasitas 36 hingga 40 orang harus dipaksa diisi 50 siswa,” ujarnya.
Dalam hal ini, khususnya untuk kota Sukabumi harusnya mempunyai keberanian untuk menolak atau meniadakan kebijakan rombel hingga mencapai 50 siswa. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi sangat jelas argumentasinya.
“Kota Sukabumi itukan kota yang kecil, dimana luas wilayahnya hanya 48 km² yang terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kecamatan. Mengenai keberadaan sekolah setingkat SMA/SMK, di Kota Sukabumi merata atau hampir di semua kecamatan itu ada. Jadi untuk kota Sukabumi sebenarnya sudah bisa dianggap mewakili,” jelasnya.
Kang Dedi Mulyadi pernah menyampaikan hal ini hanya untuk yang sekolah-sekolah nya jauh, sekolahnya kurang dalam suatu daerah.
“Tapi untuk kota Sukabumi, saya rasa bisa mengcover hal itu,”
Menurutnya, melihat hal tersebut, khusus untuk kota Sukabumi itu tinggal bagaimana keberanian dari KCD Wilayah V Sukabumi bisa memahami kondisi yang ada.
“Dimana sekolah-sekolah swasta yang hidup, guru-guru di swasta juga harus bekerja, saya rasa ini memang sangat memberatkan,” menurutnya.
“Mudah-mudahan sekolah yang notabene sekolah negeri memahami kondisi yang ada di kota Sukabumi,” pungkasnya. (sya)
