SUKABUMITIMES.COM – Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana membenarkan bahwa anggaran Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi tahun 2025 memang kecil, yakni hanya Rp400 juta. Bahkan terkecil dari seluruh SKPD yang ada di kota Sukabumi.
Hal tersebut diakui Bobby Maulana saat diwawancarai oleh sukabumitimes.com sesaat setelah membuka pelaksanaan FPD penyusunan Renstra tahun 2025-2030 BPBD di kantor BPBD Kota Sukabumi pada Senin (28/4/2025).
Boby Maulana menyampaikan upaya untuk meningkatkan jumlah anggaran itu ada dan pasti.
“Upaya untuk mendongkrak itu pasti kita lakukan. Makanya dari awal pak Wali selalu konsisten mengajak kita semua untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.
Ia juga mengapreasi kinerja BPBD kota Sukabumi yang sudah bekerja dengan maksimal, meskipun ditopang dengan anggaran yang terbilang kecil.
“Karena yang namanya ada bencana kan kita tidak tahu kapan terjadinya. Semoga kota Sukabumi aman-aman saja. Tapikan yang namanya alam juga memberikan sinyal-sinyal, seperti adanya gempa bumi, pergeseran tanah dan lain sebagainya. Itu tentu saja harus diantisipasi dan pasti membutuhkan anggaran,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Bobby juga mendorong BPBD untuk terus mengedukasi kepada masyarakat terkait bagaimana mengantispasi terjadinya bencana.
“Tadi juga kita dorong ke BPBD supaya terus mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mengantispasi bencana. Hal-hal apa yang saja yang harus dilakukan jika terjadi bencana,” tuturnya.
Yang menjadi sorotan Wakil Wali Kota Bobby adalah bagaimana permasalahan sampah dimana fakta lapangan, masyarakat masih acuh tak acuh.
“Semisal kemarin kita beri hiburan dengan penampilan wayang golek, ternyata wayangnya heboh, sampahnya juga heboh,” ucapnya.
Pihaknya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.
“Yang harus dilakukan adalah memberikan pengarahan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya sampah,” ucapnya.
Mengenai permasalahan kantor BPBD kota Sukabumi yang sampai saat ini masih ngontrak, Wakil Wali Kota menyatakan sudah ada rencana pembangunan gedung kantor BPBD kota Sukabumi.
“Kita sudah rencanakan pembangunannya di Jalan Lingkar Selatan. Kita kerjakan pelan-pelan dan bertahap. Doakan tahun ini bisa kita realisasikan,” harapnya.
Keberadaan gedung kantor BPBD di kota Sukabumi sangat urgen dan menjadi skala prioritas juga.
“Gedung BPBD sangat urgen untuk monitoring, untuk pengamanan dan tindakan,” lanjutnya.
Ditempat yang sama, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD kota Sukabumi, Novian Rahmat juga mengakui bahwa anggaran BPBD tahun 2025 ini memang yang terkecil dibandingkan dengan SKPD yang lain.
“Anggaran terkait kebencanaan untuk tahun 2025 ini memang hanya Rp400 juta, ini memang dari seluruh SKPD di kota Sukabumi anggaran BPBD memang yang terkecil dan juga gedung kantor masih belum punya,” ucap Novian Rahmat ketika ditemui di ruang kerjanya pada Senin (28/4/2025).
Berkenaan dengan kantor yang masih menyewa, Kalak Novian Rahmat berharap dengan adanya wali kota yang baru ini segera akan dibangunkan gedung kantor yang lebih representatif.
“Lahan sudah ada, yakni di Jalan Lingkar Selatan dan nanti yang akan membangunkan instansi yang terkait yang memiliki keahlian dalam membangun,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, bahwa sesuai dengan informasi yang diterimanya, bahwa saat ini masih dalam tahap perencanaan.
“Mudah-mudahan kalau terkejar pembangunan juga bisa direalisasikan tahun ini juga,” harapnya.
Kalak Novian mengakui bahwa gedung kantor BPBD kota Sukabumi itu sifatnya mendesak harus segara mempunyai gedung sendiri, karena gedung yang dimiliki saat ini hanya mengontrak.
“Kami saat ini mempunyai personel 57 orang, Tempat atau ruangan sudah kekurangan, juga ruang pertemuan yang sudah tidak representatif lagi,” jelasnya.
Sebenarnya sebelum terjadinya pandemi Covid-19, Detail Engineering Design (DED) nya itu sudah ada dengan anggaran kurang lebih Rp19 miliar dan waktu itu sudah mau ada bantuan keuangan.
“Dan sekarang ini kita mau mengejar bantuan keuangan lagi ke provinsi. Namun, kalau bantuan tidak ada, kita akan usahakan melalui skema APBD, kalau tidak bisa langsung, kan bisa dilakukan secara bertahap,” pungkasnya. (sya)
