SUKABUMITIMES.COM – Bencana alam berupa banjir bandang dan longsor sebagai akibat cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Sukabumi pada Kamis (06/3/2025) malam, bukan hanya menimbulkan korban jiwa namun juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan yang cukup parah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya mengatakan, diantara infrastruktur yang cukup parah terdampak bencana tersebut adalah Jembatan Bojongkopo, di perbatasan Desa Cidadap dan Desa Loji, Kecamatan Simpenan.
“Jembatan tersebut amblas akibat rusaknya tembok penahan tanah di ujung pilar, setelah diterjang luapan arus Sungai Cidadap. Akibatnya, arus lalu lintas di ruas Jalan Bagbagan-Kiaradua terputus total untuk semua kendaraan dari arah Jampangkulon maupun Palabuhanratu,” kata Dede Rukaya pada Sabtu (8/3/2025).
Kadis PU Kabupaten Sukabumi ini menegaskan, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional Jabar-DKI.
“Rencananya, akan segera ditangani dengan pemasangan Jembatan belly atau jembatan sementara. Mudah-mudahan sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, akses sudah bisa kembali normal,” kata Dede Rukaya pada Sabtu.
Ia melanjutkan, bahwa DPU Kabupaten Sukabumi telah menerjunkan dua alat berat untuk dikerahkan ke lapangan. Namun, jumlah tersebut masih dirasa kurang
“Kami juga langsung berkoordinasi dengan sektor swasta untuk mendapatkan tambahan alat berat yang memadai,” lanjutnya.
Selain Jembatan Bojongkopo, sejumlah infrastruktur lain juga terdampak, termasuk Jalan Ancae-Bojonghawur, Kecamatan Lengkong yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, karena jembatan sementara yang digunakan masih berbahan kayu.
“Selain itu, jembatan di Desa Tarisi, Palabuhanratu, juga mengalami kerusakan yang sama akibat bencana alam itu,” paparnya.
Kemudian untuk wilayah lainnya, beberapa jalan juga terendam banjir, yakni di jalan Kecamatan Sagaranten dan Kecamatan Cidolog.
“Untuk saat ini, kami terus melakukan asesmen dan serta inventarisasi untuk memetakan tingkat kerusakan, baik pada infrastruktur milik kabupaten, desa, provinsi, maupun nasional,” ujarnya.
“Kami berharap penanganan darurat ini dapat segera dilakukan secepatnya, agar aktivitas masyarakat kembali normal dan akses transportasi tidak terhambat lagi,” pungkasnya. (sya)
