SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak boleh mencari atau mendapatkan proyek dari pemerintah. Menurutnya, seluruh pekerjaan proyek harus dikerjakan oleh pihak yang profesional agar kualitas pembangunan tetap terjaga.
Penegasan tersebut disampaikan Ayep Zaki saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sukabumi ketika lokasi FESTA 2 Pasar Lembursitu Kota Sukabumi pada Sabtu (1/8/2026).
“Enggak. Kita tidak akan membagikan proyek. Proyek itu yang akan dikerjakan oleh profesional. Dia yang punya modal, dia yang punya SDM (sumber daya manusia), dia punya pengalaman, dan dia punya kemampuan, skill. Karena yang kita kejar adalah kualitas,” tegas Ayep Zaki.
Menurut Ayep, Pemerintah Kota Sukabumi ingin membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Karena itu, keberadaan ormas tidak diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan proyek, melainkan diperkuat melalui pola pembinaan yang jelas dan transparan.
Sebagai gantinya, Pemkot Sukabumi akan memberikan dana pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas.
“Ormas-ormas yang terdaftar di Kesbangpol dan punya daftar anggota, punya KTA, badan hukum, dan lain sebagainya, otomatis saya akan berikan nanti dana pembinaan setiap tahun, supaya jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembinaan organisasi kemasyarakatan dan akan diberikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
“Berapa angka untuk pembinaan kemasyarakatan, pembinaan untuk semua. Semuanya by anggaran dan itu semua akan dikontrol oleh sistem yang akan dimiliki oleh Kota Sukabumi, yakni SUKA-SAI,” katanya.
Ayep memastikan penggunaan dana pembinaan nantinya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap organisasi penerima bantuan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran melalui laporan resmi yang akan dipantau secara digital.
“Karena gini, saya kasihkan nih dana, kan nanti ada SPJ. SPJ menyampaikan data ke Kesbangpol. Kesbangpol masukin ke data komputer Kesbangpol, kan? Itu langsung dimonitor oleh SUKA-SAI. Jadi enggak bisa main-main lagi,” ungkapnya.
Menurutnya, sistem pengawasan digital menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pokoknya bentuk kejujuran, keadilan, itu sistem yang mengaturnya. Ya, kalau orang ini kadang-kadang sakit, kadang-kadang sakit kepala, macam-macam, berubah-rubah. Tapi kalau sistem, itu yang mengatur,” pungkasnya. (sya)
