SUKABUMITIMES.COM – Dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, kota Sukabumi telah membangun 2.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu).
Ini diungkapkan oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan di Lingkungan Bappeda Kota Sukabumi Frendy Yuwono ketika ditemui di kantor Bappeda kota Sukabumi pada Selasa (21/1/2025).
“Sedangkan khusus di tahun 2024, telah dibangun 195 unit yang dibangun di kawasan kumuh,” kata Frendy Yuwono.
Fredy menerangkan, bahwa kawasan kumuh yang dibangun sesuai aturan yakni diatas tanah seluas lebih dari 10 hektare yang terdiri dari lima sampai enam kelurahan.
“Besaran jumlah bantuan dari propinsi sebesar Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk belanja barang dan Rp2,5 upah tukang, yang dikelola oleh KSM setempat,”:ujarnya.
Apalagi saat ini ada program rutilahu plus. Dimana dalam satu bangunan itu harus ada fasilitas berupa Septic tank.
“Pertanyaannya apakah dengan dana sebesar itu cukup untuk itu,” kata Frendy.
Adapun rencana di 2025 ini, Dinas PUTR dan Bappeda sudah melakukan pengajuan ke provinsi namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan.
“Tapi untuk rutilahu kawasan kumuh provinsi masih ada sekitar 145 unit. Sedangkan untuk Kota Sukabumi masih membutuhkan anggaran untuk bangun 1.200 unit lagi,” terang dia.
Untuk rutilahu kawasan kumuh masih didanai oleh provinsi sedangkan rutilahu yang diakibatkan bencana didanai dari anggaran APBD kategori standar pelayanan minimal dari Dinas PUPR.
“Kecuali ada kejadian mendadak seperti terjadinya belum lama ini yaitu peristiwa banjir di Jayaraksa Baros. Dana yang digunakan berasal dari anggaran biaya tidak terduga,” pungkasnya. (sya)
