SUKABUMITIMES.com – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadapi tekanan yang semakin besar akibat gelombang pembelotan kader ke partai baru yang didirikan oleh mantan anak didiknya, menurut para analis dan anggota parlemen. Situasi ini terjadi menjelang pemilihan umum yang berpotensi digelar lebih cepat, bahkan seawal tahun ini.
Anwar naik ke tampuk kekuasaan pada November 2022 setelah lebih dari dua dekade menjadi pemimpin oposisi yang berkampanye melawan korupsi.
Meskipun kepemimpinannya berhasil mengembalikan stabilitas politik di Malaysia, masa pemerintahannya juga diwarnai sorotan baru terhadap janji pemberantasan korupsi, kekhawatiran atas lambatnya kemajuan reformasi institusional, serta meningkatnya ketegangan dan pembelotan di dalam koalisi pemerintahan.
Rafizi Ramli, mantan Menteri Ekonomi yang pernah dianggap sebagai calon penerus Anwar, awal bulan ini mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Keadilan Rakyat (PKR). Ia juga menyatakan akan mengosongkan kursi parlemen yang didudukinya dan mengambil alih kepemimpinan Partai Bersatu Malaysia (Malaysia United Party) atau Bersama, sebuah partai yang sebelumnya kurang dikenal.
Sebagaimana dikutip redaksi sukabumitimes.com dari Reuters pada Sabtu (30/5/2026), Partai Bersama menyatakan telah menerima lebih dari 18.000 permohonan keanggotaan, dengan sekitar sepertiganya berasal dari mantan anggota PKR.
Meskipun para kader PKR yang berpindah mayoritas merupakan anggota biasa atau pengurus tingkat lokal—karena undang-undang melarang anggota parlemen berpindah partai selama masih menjabat—jumlah tersebut memunculkan keraguan terhadap kemampuan Anwar mempertahankan kekuasaan apabila perpecahan di dalam koalisi pemerintah semakin membesar dan memaksanya menggelar pemilu lebih awal.
Hassan Abdul Karim, anggota parlemen PKR sekaligus pendukung lama Anwar, dalam unggahan media sosial pada Kamis mengatakan dirinya telah menyerah untuk mencoba menghentikan kader yang keluar dari partai karena para pemimpin gagal mendengarkan aspirasi mereka.
Meski masih percaya kepada PKR, Hassan menulis bahwa partai tersebut kini dalam kondisi “terluka, tersakiti, dan mengalami cedera kritis.”
Dalam wawancara terpisah dengan Reuters, Hassan mengatakan Partai Bersama berpotensi memperoleh dukungan elektoral yang signifikan dari pemilih yang masih bimbang, kalangan muda, serta pemilih yang menempatkan isu ekonomi sebagai prioritas utama.
“Jika lebih banyak anggota parlemen PKR yang mendukung Rafizi keluar dari partai, Anwar akan kehilangan legitimasi sebagai perdana menteri,” ujarnya.
Kantor Perdana Menteri Anwar tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKR Fuziah Salleh, yang juga menjabat sebagai wakil menteri, mengatakan kepada Reuters bahwa “tidak ada eksodus anggota yang terlihat” dari PKR menuju Partai Bersama.
Juru bicara pemerintah sekaligus Kepala Penerangan PKR Fahmi Fadzil juga meremehkan laporan mengenai gelombang keluar kader dari partai. Ia menyebut sekitar 5.000 orang justru bergabung dengan PKR dalam dua bulan terakhir, sehingga total keanggotaan partai kini telah melampaui satu juta orang. (*/sya)
