SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila transfer dana dari pemerintah pusat mengalami keterlambatan bahkan tidak turun sama sekali.
Pernyataan itu disampaikan Ayep kepada sukabumitimes.com saat melakukan konferensi pers yang berlangsung di balai kota Sukabumi pada Kamis (21/5/2026).
Ini juga sebagai upaya menanggapi persoalan ketidakpastian transfer ke daerah (TKD) dari pusat yang berdampak pada sejumlah program daerah dan operasional dinas di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
“Saya sudah menyiapkan opsi, yaitu dengan skema pinjaman daerah demi memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan. Kemungkinan terburuk sampai transfer enggak ada, saya ingin satu kepastian, ada atau tidak,” ujar Ayep.
Menurutnya, dalam kondisi apa pun pemerintah daerah tidak boleh berhenti menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan belanja pegawai, operasional pemerintahan, hingga pembangunan harus tetap berjalan meski menghadapi tekanan fiskal.
“Dan saya nyatakan, tidak boleh berhenti belanja pegawai, tidak boleh berhenti operasional, dan tidak boleh berhenti pembangunan,” tegasnya.
Ayep mengatakan, apabila kondisi fiskal semakin berat akibat transfer pusat yang tidak kunjung turun, Pemkot Sukabumi akan melakukan konsultasi dengan DPRD untuk membahas opsi pinjaman daerah sebagai solusi menjaga kesinambungan pembangunan.
“Maka saya akan konsultasi dengan DPRD, kita akan meminjam dana untuk pembangunan dan semuanya sampai nunggu tahun depan,” katanya.
Ia mengungkapkan, kemampuan fiskal Kota Sukabumi dinilai cukup untuk menopang cicilan pinjaman daerah. Hal itu, kata dia, didorong oleh tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus mengalami kenaikan.
“Karena dengan kenaikan PAD kita 12,23 persen, InsyaAllah nanti mudah-mudahan bisa di atas 20 persen di akhir tahun,” ucap Ayep.
Dengan proyeksi tersebut, Pemkot Sukabumi disebut memiliki kemampuan mencicil pinjaman antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per bulan.
“Maka pemkot punya kemampuan mencicil pinjaman per bulannya 3 sampai 5 miliar atau 36 miliar sampai dengan 60 miliar per tahun,” ujarnya.
Ayep juga membeberkan dua skema pinjaman yang tengah dipertimbangkan pemerintah daerah. Untuk tenor pendek sekitar tiga tahun, pinjaman disebut dapat dilakukan melalui Bank BJB. Sementara untuk tenor lebih panjang hingga 10 tahun, opsi pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur ( PT SMI) menjadi alternatif.
“Pinjamannya dua, melalui BJB kalau tenornya itu 3 tahun. Pinjamannya ke SMI kalau di atas 3 tahun sampai 10 tahun,” jelasnya.
Meski demikian, Ayep menegaskan langkah tersebut masih menunggu kepastian terkait transfer dana pusat. Ia tidak ingin aktivitas pembangunan maupun pelayanan publik terhambat hanya karena persoalan anggaran.
“Tapi saya ingin tahu kepastian dulu. Karena ini enggak boleh stagnasi,” katanya.
Ayep juga menyoroti sejumlah persoalan di lapangan yang menurutnya harus segera diselesaikan, mulai dari jalan berlubang hingga kebersihan lingkungan kota.
“Saya enggak mau stagnasi. Memberesin jalan bolong enggak bisa, saya enggak mau. Saya jalan terus,” tandasnya.
Ia bahkan mengaku sempat menegur kepada jajaran dinas lantaran pekerjaan penanganan jalan rusak dan pembersihan rumput liar dinilai belum maksimal.
“Pagi-pagi saya udah telepon, saya tegur itu tadi. Pak, kenapa enggak jalan juga ini nambal jalan bolong? Kenapa enggak jalan juga ini gulma-gulma rumput-rumput pinggir jalan kotor?” ungkap Ayep.
Menurutnya, alasan keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk menghentikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pak, anggarannya enggak cukup. Wah, ya udah secukupnya berapa?” katanya menirukan percakapan dengan bawahannya. (sya)
