SUKABUMITIMES.com – Program revitalisasi sekolah yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan nasional.
Provinsi Jawa Barat pun menjadi wilayah dengan jumlah sekolah terbanyak yang menerima program tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dikdasmen, Fajar Riza Ul Haq, pada Selasa. Ia mengungkapkan bahwa tingginya alokasi anggaran untuk Jawa Barat bukan tanpa alasan, melainkan karena banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan.
“Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah sekolah yang sangat banyak, dan sebagian di antaranya memang membutuhkan perhatian serius, terutama dari sisi infrastruktur,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025, Jawa Barat menerima anggaran revitalisasi sekolah dengan nilai yang cukup besar, yakni hampir Rp1,5 triliun.
Menurutnya, angka tersebut sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Untuk tahun lalu saja, Jawa Barat mendapatkan hampir Rp1,5 triliun untuk revitalisasi sekolah. Ini menunjukkan skala kebutuhan yang cukup besar,” katanya.
Lebih lanjut, Fajar memaparkan bahwa pemerintah telah menyiapkan target yang jauh lebih ambisius untuk tahun 2026. Secara nasional, program revitalisasi sekolah akan menyasar sekitar 71 ribu sekolah dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp80 hingga Rp90 triliun.
“Kalau tahun lalu Rp16,9 triliun untuk 16 ribu sekolah, sekarang ditargetkan 71 ribu sekolah. Angkanya bisa Rp80 sampai Rp90 triliun,” ungkapnya.
Menurut Fajar, peningkatan signifikan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan sektor pendidikan, khususnya dalam penyediaan fasilitas belajar yang layak dan aman bagi siswa.
Ia juga menegaskan bahwa program revitalisasi ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan difokuskan pada tiga kategori utama yang dianggap paling mendesak.
“Program ini difokuskan pada sekolah dengan kondisi rusak berat, sekolah yang terdampak bencana, serta sekolah yang berada di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar,” jelasnya.
Dengan skema prioritas tersebut, pemerintah berharap pemerataan kualitas pendidikan dapat lebih cepat terwujud, termasuk di daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas.
“Harapannya, tidak ada lagi kesenjangan fasilitas pendidikan yang terlalu jauh antarwilayah. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan lingkungan belajar yang layak,” tegas Fajar. (sya)
