SUKABUMITIMES.com – Gedung Sate dipastikan tetap utuh sebagai bangunan cagar budaya di tengah rencana penataan kawasan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa proyek yang tengah disorot publik itu tidak akan menyentuh bangunan utama, melainkan hanya fokus pada penataan area luar.
“Ini bukan merubah Gedung Sate. Itu bangunan heritage yang dilindungi undang-undang,” ujar Dedi, Minggu (19/4/2026).
Penegasan tersebut disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat yang menganggap akan ada perubahan pada ikon Jawa Barat tersebut. Dedi menegaskan, nilai historis Gedung Sate sebagai peninggalan masa lalu tetap dijaga dan tidak boleh diutak-atik.
Menurutnya, penataan yang dilakukan justru bertujuan memperluas fungsi ruang publik di kawasan pusat Kota Bandung. Area halaman Gedung Sate akan diintegrasikan dengan Lapangan Gasibu agar menjadi ruang terbuka yang lebih luas, tertata, dan nyaman bagi masyarakat.
“Penataan ini untuk kepentingan publik. Supaya kawasan ini lebih terintegrasi, lebih nyaman, dan bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat,” katanya.
Selain penataan kawasan luar, Pemprov Jabar juga melakukan perawatan terhadap bangunan utama. Salah satunya adalah pengecatan Gedung Sate yang sudah lama tidak dilakukan. Namun, proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mendapatkan izin dari Kementerian Kebudayaan.
Dedi mengakui, perawatan bangunan cagar budaya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, menurutnya, harga cat khusus untuk bangunan heritage bisa membuat orang terkejut.
“Catnya saja harganya bikin melongo. Tapi ini bagian dari kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa meskipun Gedung Sate merupakan peninggalan era kolonial Belanda, keberadaannya tetap menjadi bagian penting dari identitas sejarah bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dilestarikan.
Dalam menjelaskan kebijakan ini, Dedi mengaitkan dengan pengalaman sebelumnya saat melakukan penataan kawasan publik di Purwakarta. Ia mencontohkan proyek penataan Alun-Alun Kian Santang dan pendopo yang sempat menuai kritik keras dari masyarakat.
“Dulu diprotes, sekarang hasilnya bisa dirasakan bersama,” katanya.
Dedi optimistis, penataan kawasan Gedung Sate juga akan memberikan dampak serupa, yakni menghadirkan ruang publik yang lebih baik dan dinikmati masyarakat luas.
Dari sisi pembiayaan, pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan proyek tersebut tidak akan membebani anggaran baru. Ia memilih melakukan efisiensi besar-besaran dengan memangkas berbagai pos pengeluaran gubernur.
“Perjalanan dinas dihapus, pembelian mobil dinas dihapus, baju dinas dihapus. Dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia merinci, penghematan dilakukan mulai dari perjalanan dinas, pengadaan barang, perawatan kendaraan, hingga belanja pakaian dinas. Seluruh anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung penataan kawasan Gedung Sate dan ruang publik lainnya.
Kebijakan itu, diakui Dedi, tidak lepas dari kritik. Namun ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk pilihan dalam kepemimpinan, antara mempertahankan kenyamanan birokrasi atau memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ayo pilih, uangnya dipakai habis tanpa manfaat atau digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (sya)
