SUKABUMITIMES.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Sukabumi Raya menggelar demonstrasi (unjuk rasa) di Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat di Jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi, pada Senin (12/1/2026).
Para pendemo menyambangi kantor UPTD Bina Marga Jabar tersebut karena Mereka menilai dan menyampaikan protes atas tata kelola pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangannya dinilai mereka samabt buruk.
Para demonstran sampai di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Bina Marga Kerja Apa? Pengawasan Abai, Pembangunan Siluman” dengan penjagaan ketat dari aparat Polres Sukabumi Kota.
Koordinator Daerah BEM PTNU Sukabumi Raya, Aceng Sopian mengatakan, bahwa demo ini sebagai bentuk penyampaian keresahan masyarakat Sukabumi, khususnya terkait kondisi jalan provinsi yang dinilai memprihatinkan.
“Kami sengaja datang ke sini untuk menyampaikan keresahan masyarakat, terkait kondisi jalan provinsi yang kondisinya banyak yang memprihatinkan. Menurut kami persoalannya sangat mendasar, contohnya kenapa kontraktor yang sebelumnya terbukti bermasalah, bahkan memiliki catatan kelam dalam pekerjaan, masih terus dipilih. Temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun seolah tidak ditindaklanjuti secara tegas,” ujarnya.
Dalam aksi di halaman kantor UPTD Bina Marga Wilayah II ini mahasiswa banyak menyoroti terkait proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) Jabar Istimewa yang berada di Kampung Langkob, Desa/Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, yang sempat viral karena mengalami amblas, meski baru selesai dibangun dalam hitungan minggu.
Kondisi ini, menurut Aceng, menjadi bukti bahwa pengawasan lemah dan kualitas pekerjaan juga tidak mempunyai kualitas yang bagus. Padahal, pembangunan TPT Jabar Istimewa tersebut, menelan anggaran cukup besar. Yakni, sekitar Rp7 Miliyar.
“Kami menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi. Pada fondasi TPT tidak ditemukan besi sebagaimana mestinya. Pipa saluran air pun hanya dipasang di bagian depan, tidak menembus dari ujung ke ujung. Ini menunjukkan kegagalan konstruksi dan ketidakseriusan UPTD,” ungkapnya.
Demikian juga dengan adanya kerusakan jalan di Lingkar Selatan (Lingsel) Jalan Letkol Didi Sukardi yang sudah memakan korban dengan terjatuhnya pembuka jalan karena adanya lobang besar di jalan tersebut.
“Seorang warga terjatuh saat hendak berangkat bekerja karena lubang besar yang tidak diberi tanda peringatan. Lukanya cukup serius. Selain itu, ada juga rekan kami yang tertipu genangan air, ternyata di bawahnya jalan berlubang,” katanya.
Keluhan serupa, lanjut Aceng, juga disampaikan para pedagang di sepanjang ruas jalan tersebut. Mereka menyebut kerusakan jalan terjadi berulang kali, sementara perbaikan yang dilakukan hanya bertahan beberapa hari.
“Ditambal hari ini, tiga sampai enam hari kemudian bolong lagi. Ini menunjukkan pemeliharaan yang tidak serius. Bahkan sejak awal pembangunan, pemadatan tanahnya sudah bermasalah,” tambahnya.
Selain masalah tersebut, BEM PTNU Sukabumi Raya juga mengungkap dugaan adanya kerugian negara berdasarkan temuan BPK sejak 2019 hingga 2025.
Mereka menyebut terdapat sedikitnya enam temuan dengan nilai kelebihan bayar yang berbeda-beda, melibatkan sejumlah perusahaan.
“Data yang kami himpun, total dugaan kelebihan bayar dari tahun 2019 hingga 2025 itu mencapai sekitar Rp27 miliar. Ini bukan angka kecil dan harus ditindaklanjuti secara serius,” ujar Aceng.
Untuk itu, puluhan peserta demonstrasi mendesak aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, untuk melakukan penyelidikan dan penindakan agar permasalahan serupa tidak terus berulang.
Aksi yang berlangsung damai ini, tenyata menimbulkan kekecewaan para demonstran, karena Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi tidak hadir untuk menemui langsung para demonstran.
“Kami ingin bertemu langsung dengan kepala UPTD karena kebijakan dan jabatannya memiliki catatan buruk. Ketidakhadiran beliau hari ini menambah keresahan kami,” tegas Aceng.
BEM PTNU Sukabumi Raya pun menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan. Mereka memberi tenggat waktu 3×24 jam bagi pihak UPTD untuk merespons tuntutan yang disampaikan.
“Jika tidak ada pemenuhan tuntutan atau respons yang jelas, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar dan keresahan yang lebih luas,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Sub Pemeliharaan Rutin UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II pada BMPR Jawa Barat, Ajat Sudrajat menyampaikan bahwa pihaknya menghormati aspirasi yang disampaikan para mahasiswa dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi internal.
“Menanggapi hasil unjuk rasa yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa, khususnya aspirasi terkait ruas jalan provinsi yang dinilai masih kurang memuaskan, baik dari sisi pemeliharaan rutin, paket pekerjaan, maupun pengawasan, hal tersebut akan kami sampaikan kepada pimpinan dan dijadikan bahan evaluasi kinerja kami,” ujar Ajat.
Lantas, sorotan akan pembangunan TPT di sejumlah titik yang dinilai bermasalah, dirinya menyampaikan bahwa pihak UPTD telah menerima informasi awal dan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Untuk TPT, sementara informasi sudah masuk ke kami. Selanjutnya akan kami cek langsung ke lapangan dan kami inventarisasi apa penyebab terjadinya kerusakan tersebut,” katanya.
Mengenai kondisi Jalan Lingkar Selatan (Lingsel), khususnya pada bagian flyover yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, Ajat menjelaskan bahwa ruas tersebut masuk dalam program pemeliharaan rutin. Namun, pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Jalan Lingkar Selatan, khususnya flyover yang banyak rusak, itu masuk dalam pemeliharaan rutin. Namun saat ini pemeliharaan belum maksimal karena faktor cuaca yang belum memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan hotmix. Kami harus menunggu kondisi cuaca yang lebih baik,” jelasnya.
Ketika ditanya awak media terkait rencana perbaikan jalan provinsi lainnya di wilayah Sukabumi, Ajat mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara rinci karena masih memerlukan data teknis.
Sedangkan dengan jalan Segaranten, pihaknya menyebut perlu melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna mengetahui penyebab kerusakan secara pasti sebelum menentukan langkah penanganan.
“Nanti akan kami cek ke lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui penyebabnya apa. Setelah itu, baru kami cari solusi penanganannya dan menyampaikannya kepada pimpinan,” ujarnya.
Ajat menambahkan, secara umum faktor cuaca, terutama tingginya curah hujan, diduga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan di sejumlah ruas jalan provinsi.
“Untuk sementara, penyebabnya kami duga karena curah hujan yang cukup tinggi,” pungkasnya. (sya)
