SUKABUMITIMES.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyoroti terkait tenaga kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Sukabumi yang Overload dan permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya penanganan penyakit kanker.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi ketika diwawancarai sukabumitimes.com setelah Kick Off Perencanaan Pembangunan 2027 di Aula Bappeda Kota Sukabumi pada Kamis (27/11/2025).
“Atau jangan-jangan sudah over load atau kebanyakan sehingga berpengaruh pada biaya belajar daerah,” ujar Wali Kota Ayep Zaki.
Wali Kota Sukabumi kembali mempertanyakan sebenarnya tenaga kerja yang efektif dan efisien itu bagaimana?
“Saat ini, biaya belanja daerah untuk kota Sukabumi di tahun 2026 ini mencapai 49 persen dari APBD. Ada Rp170 miliar kita kelebihan bayar dari target perencanaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ujarnya.
Kemenkeu jelas hanya menargetkan untuk belanja pegawai itu sebesar Rp350 miliar, sementara di kota Sukabumi itu sebesar Rp520 miliar.
“Jadi ada kelebihan Rp170 miliar. Kalau kita bisa efisiensi Rp50 miliar saja, maka bisa untuk menyelesaikan pengangguran di Kota Sukabumi ini,” tandasnya.
Masih kata Ayep Zaki, dengan angka tersebut, kira-kira berapa ribu orang yang bisa kerja dan dirinya juga sudah minta untuk dihitung berapa efisiensi, termasuk THL atau TKS yang mau bekerja.
“Saya mempunyai komitmen untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Bagaimanapun warga kota Sukabumi ini adalah keluarga saya. Tentu sebagai keluarga tidak mau ada yang menganggur. Ini yang saya usahakan hari ini,” katanya.
Adapun terkait dengan janji politik untuk mencetak sarjana, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa secara teknis, tentu saja mencetak seorang untuk bekerja.
“Belajar setelah itu bekerja, tentu saja saya tidak mau mendidik ujung-ujungnya menganggur,” tandasnya.
Persyaratan tentu saja warga masyarakat yang mempunyai KTP kota Sukabumi l, yang sudah lama menjadi warga kota Sukabumi yang memang menjadi basis prosentase pengangguran, yakni 8,1 persen.
Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kesehatan, terutama keinginan supaya di RSUD R Syamsudin SH (Bunut) ada pelayanan BPJS terkait kemoterapi penyakit kanker.
“Dan beberapa waktu lalu saya sudah bertemu dengan Direktur BPJS di Jakarta dan sudah menyampaikan hal tersebut,” ungkapnya.
“Jangan sampai orang kota Sukabumi mau kemoterapi harus ke Jakarta atau Bandung, berapa biaya yang dihabiskan,” tambahnya.
Mengenai hal tersebut, Wali Kota Ayep menegaskan bahwa peralatan di Bunut sudah siap.
“Di Bunut sudah ok, tinggal di caver oleh BPJS kesehatan. Hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan,” pungkasnya. (sya)
