SUKABUMITIMES.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang berada di atas rata-rata nasional , yaitu sebesar 4,98 persen year-on-year (yoy) pada triwulan 1 tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan mantan Kapolri Tito Karnavian dalam acara Silaturahmi Bersama Gubernur Jabar dan Kepala Daerah se-Jabar di Lembur Pakuan Sukadaya, Kabupaten Subang, Selasa (15/7/2025).
“Sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 4,87 persen,” ungkap Tito Karnavian.
Jabar merupakan salah satu provinsi dengan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah.
“Pasalnya, provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak dan didominasi oleh kelompok usia produktif,” ungkap Tito.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Jabar juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).
“Usia produktif di Jabar 69,75 persen berasal dari umur 15 sampai 64 tahun. Artinya apa? Ini potensi,” ucapnya melalui keterangan resminya melalui siaran pers pada Rabu (16/7/2025).
Dalam momen silaturahmi itu, Tito juga menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) di Jabar untuk memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan, belanja pemerintah bertujuan meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat. Peredaran ini penting untuk memperkuat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, belanja pemerintah juga berperan dalam menghidupkan sektor swasta yang berdampak positif terhadap ekonomi.
“Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap angka pertumbuhan ekonomi. (Faktor lainnya) investasi, industri, dan lain-lain,” ujar Tito.
Dirinya mengingatkan kepada pemda di Jabar yang realisasi belanjanya masih rendah agar terus melakukan upaya peningkatan.
Tito mengimbau kepala daerah untuk mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) secara rutin guna mengetahui secara detail realisasi belanja masing-masing.
“Minta mereka bacain, Sekretaris Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mungkin, untuk membaca berapa belanja setiap OPD, mana yang lambat dan cepat. Nanti ketahuan untuk mengejar belanja,” jelasnya.
Tito juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi pemda di Jabar, seperti kemiskinan ekstrem, angka pengangguran, dan stunting.
“Sejumlah persoalan tersebut perlu menjadi perhatian para kepala daerah untuk terus melakukan perbaikan,” pungkasnya. (*/sya)
